PENGAJUAN PATEN

1.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
  Paten
• Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang
  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
  Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  menjadi Undang-Undang
• Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
  Kerja
• Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No.
  2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
  Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan
  Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Permenkumham No.13 Tahun 2021 tentang
  Perubahan atas Permenkumham No.38 Tahun 2018
  Tentang Permohonan paten

2.

Sarana dan Prasarana dan/ atau

Fasilitas

Ruang ber-AC, Parkir luas, Toilet, Kotak Saran, Pelayanan Informasi, Laptop, PC, Printer, Alat Tulis Kantor.

3.

Kompetensi Pelaksana

a. Pendidikan Sarjana Hukum;

b. Memahami Peraturan Perundangundangan/

pedoman/Juknis yang berlaku;

c. Mampu mengoperasikan komputer.

4.

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

5

Jumlah Pelaksana

5 (lima) orang

6

Jaminan Pelayanan

Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

7

Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pelayanan

• Pelayanan Bebas Pungli
• Tempat Pelayanan aman dan nyaman.

8

Evaluasi Kinerja Pelaksana

• Rutin dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam triwulan pelayanan;

• Insidentil sesuai hasil survei Kepuasan saran dan pengaduan dari Masyarakat.