Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur menghadiri rapat evaluasi kegiatan Malam IKM/UMKM yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Jumat, (5/12/2025).Hadir dari Kanwil Kemenkum NTT, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, yang mengikuti jalannya evaluasi bersama unsur pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Acara rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Disperindag Provinsi NTT, Zet Libing, didampingi perwakilan LPPOM MUI, Abas Kasim, serta perwakilan Biro Umum, Agustinus. Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah dan entitas lainnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, antara lain Dinas P & K, Dinas Perhubungan Prov. NTT, Satpol PP Prov. NTT, DPMPTSP Prov. NTT, Kementerian Hukum NTT, Kemenag Kota Kupang, LPPOM MUI, Dinas Kesehatan Prov. NTT, Dinas Koperasi dan UKM, BNI Kantor Kupang, Biro PBJ, serta DKP NTT.

Rapat ini mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Malam IKM/UMKM yang berlangsung pada 28–29 November 2025 dan melibatkan 100 pelaku usaha dari berbagai subsektor seperti IKM pangan, IKM fashion, IKM kriya, dan UMKM kuliner. Panitia memaparkan rangkaian kegiatan, tingkat partisipasi pelaku usaha, antusiasme pengunjung, serta sejumlah catatan teknis yang perlu ditingkatkan pada penyelenggaraan berikutnya.

Dalam kesempatan yang diberikan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ruang penting untuk melihat perkembangan pelaku IKM/UMKM serta efektivitas pembinaan lintas instansi. Ia menegaskan bahwa sinergi yang terbangun dalam evaluasi ini perlu terus diperkuat agar pemberdayaan pelaku usaha berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat,Ujarnya.

Dari tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan rapat evaluasi dan sinergi lintas instansi dalam mendukung pertumbuhan IKM/UMKM di Provinsi NTT. Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTT untuk terus memperkuat pendampingan hukum, khususnya dalam aspek legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual, guna memastikan pelaku IKM/UMKM memiliki kepastian berusaha dan berkembang secara berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Waingapu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual (KI) bertema “Membangun Ekosistem Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi” pada Jumat (05/12/2025). Acara yang berlangsung di Aula Universitas Kristen Wira Wacana (Unkriswina) Sumba ini dihadiri mahasiswa, dosen, para peneliti, serta pengelola kampus.

Mewakili Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Erni Mamo Li, bersama jajaran Bidang KI Kanwil Kemenkum NTT. Dalam penyampaiannya, Erni menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai bentuk kekayaan intelektual, mulai dari hak cipta, paten, merek, desain industri, hingga rahasia dagang.

Menurutnya, perguruan tinggi merupakan pusat lahirnya penelitian dan inovasi, sehingga penting bagi seluruh civitas akademika memahami bagaimana melindungi karya dan temuan mereka. “Kami ingin mahasiswa, dosen, peneliti, dan pengelola kampus semakin sadar akan pentingnya perlindungan hukum atas setiap inovasi yang dihasilkan. Tanpa perlindungan KI, ide-ide kreatif dapat mudah disalahgunakan atau diklaim pihak lain,” ujar Erni.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Pembantu Rektor I Bidang Akademik Unkriswina Sumba, Rambu Luba Kata Respati Nugrohowardhani. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa dunia akademik tidak hanya berfokus pada proses pendidikan dan penelitian, tetapi juga harus mampu memastikan setiap karya yang lahir dari kampus memiliki nilai keberlanjutan melalui perlindungan kekayaan intelektual.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa dan para peneliti semakin terdorong untuk menghasilkan inovasi yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki nilai komersial dan terlindungi secara hukum. Kerja sama dengan Kemenkumham menjadi langkah penting dalam membangun budaya sadar kekayaan intelektual di kampus,”ujarnya.

Sosialisasi berlangsung interaktif, ditutup dengan sesi tanya jawab serta konsultasi bagi peserta yang ingin mengetahui prosedur pendaftaran KI. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal berkembangnya ekosistem kekayaan intelektual yang kuat di lingkungan Unkriswina dan perguruan tinggi lain di Sumba

Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Pembentukan terhadap 31 (Tiga Puluh Satu) Desa Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (4/12/2025).

Kegiatan berlangsung di Aula Kanwil Hukum NTT dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, didampingi oleh Yunus P.S. Bureni, Perancang Peraturang Perundang-undangan Ahli Madya, beserta Jajaran. Dari Kabupaten Manggarai Barat, hadir Fransiskus Sales Sodo Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Bernadus Amba selaku Wakil Ketua Bapemperda.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum NTT menegaskan pentingnya fungsi pengharmonisasian sebagai tahapan strategis sebelum penetapan suatu produk hukum daerah. “Kanwil Kemenkum NTT hadir untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya” ujarnya.

“Konsisten dengan kebijakan nasional memiliki konstruksi hukum yang kuat. Harmonisasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya konkret untuk menghadirkan regulasi yang pasti, jelas, dan dapat dilaksanakan,” tambahnya.

Pada sesi pemaparan teknis, Yunus menyampaikan hasil telaah mendalam terhadap kedua rancangan yang diajukan, baik terkait APBD 2025 maupun pembentukan 31 Desa.

“Secara umum, rancangan yang diajukan telah memenuhi kaidah prosedural dan substansi sesuai ketentuan. Namun, masih terdapat beberapa aspek teknik penyusunan yang perlu disempurnakan, terutama terkait konsistensi istilah, kejelasan norma, dan penguatan landasan yuridis.” jelas Yunus

“Perbaikan ini penting agar regulasi yang nantinya ditetapkan benar-benar siap dilaksanakan dan tidak menimbulkan multitafsir,” tambahanya.

Wakil Ketua Bapemperda, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kanwil Kemenkum NTT dalam proses pengharmonisasian ini. Catatan dan rekomendasi yang diberikan akan kami integrasikan dalam penyempurnaan rancangan, baik terkait APBD 2025 maupun pembentukan Desa” ujarnya

Melalui rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ini, Kanwil Kemenkum NTT kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum yang berkualitas. Proses yang komprehensif tersebut diharapkan menghasilkan regulasi APBD 2025 dan pembentukan 31 Desa yang tidak hanya sesuai kaidah hukum, tetapi juga mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Manggarai Barat.

Waingapu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) menggelar sosialisasi penting mengenai kekayaan intelektual (KI) di Universitas Kristen Wira Wacana (Unkriswina) Sumba, Jumat (05/12/2025).

Di bawah kepemimpinan Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, sosialisasi ini menghadirkan Ketua Prodi Hukum Unkriswina Umbu Pajaru Lombu sebagai moderator dan dua narasumber yakni Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Erni Mamo Li, serta Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, Yudhi Prasetyo, dengan kegiatan sosialisasi ini yaitu“Membangun Ekosistem Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi”, sebuah topik strategis mengingat besarnya potensi akademik untuk menghasilkan karya dan inovasi.

Dalam pemaparannya, Erni Mamo Li menjelaskan secara komprehensif mengenai hubungan erat antara kekayaan intelektual dan perguruan tinggi. Ia menegaskan bahwa kekayaan intelektual adalah hak yang lahir dari olah pikir manusia yang menghasilkan produk atau proses bermanfaat, serta memberikan hak ekonomi bagi penciptanya.

Erni menyoroti bahwa universitas merupakan “aset bangsa yang menyimpan begitu banyak potensi kreator dan inovator.” Ia menambahkan bahwa perguruan tinggi menjadi pilar utama dalam tumbuhnya teknologi baru, inovasi, dan proses alih teknologi yang dibutuhkan dunia industri.

Sebagai ilustrasi, ia memaparkan fakta global: hampir 75% perusahaan di Jepang memanfaatkan peneliti universitas untuk mengembangkan produk mereka. Tidak hanya itu, kampus juga berperan dalam memperbaiki teknologi atau produk industri yang gagal, menjadikannya mitra strategis bagi dunia usaha.

Erni turut mencontohkan sederet inovasi besar dunia yang lahir dari lingkungan kampus, antara lain Facebook dan Google. Bahkan Google, Yahoo, dan Intel pertama kali diperkenalkan melalui kantor teknologi dan lisensi (TLO) atau sentra KI Universitas Stanford. “Ini membuktikan bahwa perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak inovasi bangsa,” ujarnya.

Materi kedua disampaikan oleh Yudhi Prasetyo, yang memfokuskan penjelasan pada perlindungan merek kolektif, khususnya bagi produk koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Yudhi menekankan bahwa merek kolektif dapat menjadi identitas yang kuat untuk meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus melindungi kualitas dan reputasi komunitas penghasilnya.

Ia menjelaskan mekanisme pendaftaran, manfaat hukum, hingga peluang ekonomi yang dapat diraih apabila produk desa memiliki merek kolektif yang terdaftar. “Penguatan merek kolektif membuka jalan bagi produk lokal untuk masuk pasar yang lebih luas dan bersaing secara sehat,” tutur Yudhi.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan luar biasa dari mahasiswa Unkriswina. Hal itu terlihat dari sesi diskusi yang berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis mengenai peluang perlindungan KI terhadap karya ilmiah, penelitian, produk UMKM desa, hingga strategi hilirisasi inovasi kampus.

Pihak Kemenkum NTT mengapresiasi antusiasme tersebut dan berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan baru bagi mahasiswa untuk mulai memperhatikan aspek perlindungan hukum atas karya mereka. Sosialisasi ini juga menjadi langkah strategis dalam membangun budaya sadar KI di lingkungan akademik.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumNTT
#SetahunBerdampak
#TransformasiHukum
#HukumUntukSemua

Kupang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap tiga rancangan peraturan daerah, yakni Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2043. Kegiatan digelar di Aula Kanwil Kemenkum NTT, Kamis (04/12/2026).

Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, memimpin jalannya rapat, didampingi Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya, Yunus Bureni. Mewakili Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua hadir Sekretaris Daerah, Septeinus M. Bule Logo serta Ketua DPRD Rae Edin Saputra Manoe Lado, bersama jajaran perangkat daerah yang terkait.

Dalam arahannya, Silvester menyampaikan penghargaan atas keseriusan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sabu Raijua dalam menjalankan proses harmonisasi. Ia mengingatkan bahwa penyusunan regulasi yang baik memerlukan kolaborasi antarinstansi agar produk hukum yang dihasilkan tertata dengan baik dan dapat diimplementasikan secara efektif.

“Tahap harmonisasi memberi ruang untuk memastikan setiap ketentuan dalam rancangan peraturan benar-benar relevan dan selaras dengan kebutuhan daerah. Dengan penyempurnaan yang dilakukan hari ini, harapannya penyusunan regulasi di Kabupaten Sabu Raijua dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam waktu dekat,” ujar Silvester.

Rapat dilanjutkan dengan penjelasan teknis oleh Yunus Bureni. Ia memaparkan bahwa seluruh rancangan telah melalui penelaahan secara prosedural, teknis, dan substantif. Pada aspek teknis, penyesuaian telah dilakukan untuk memastikan struktur, redaksi, serta norma pengaturan mengikuti kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara dari sisi substansi, tim telah melakukan pemeriksaan menyeluruh agar setiap pengaturan memiliki landasan dan tujuan yang jelas.

Berdasarkan hasil tersebut, seluruh rancangan dinyatakan telah memenuhi standar harmonisasi dan dapat diproses menuju tahapan pembahasan berikutnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTT berharap terbangunnya sinergi yang lebih kuat dalam penyusunan regulasi daerah, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mampu mendukung agenda pembangunan serta memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumNTT
#SetahunBerdampak
#TransformasiHukum
#HukumUntukSemua