Kupang—  Dukung kesiapan mental, emosional, dan motivasi peserta sebelum menghadapi proses seleksi yang kompetitif Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bawono Ika, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Silvester Sili Laba memberikan pembekalan dan penguatan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024 untuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/04/2025).

Bertempat di Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kupang. Seleksi kali ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTT, Bawono Ika Sutomo.

Kegiatan ini dimulai dengan proses registrasi peserta dan pengambilan PIN Sesi, diikuti dengan pemeriksaan keamanan dan body checking sebelum peserta memasuki ruang ujian yang telah disterilkan. Seleksi PPPK ini melibatkan dua sesi ujian, yaitu Sesi II dengan 14 peserta dan Sesi III dengan 17 peserta. Semua peserta hadir dan mengikuti ujian dengan penuh antusiasme.

Bawono Ika Sutomo, dalam arahannya mengingatkan peserta bahwa seleksi ini adalah langkah penting untuk bergabung dengan Kemenko Hukum, Imigrasi Pemasyarakatan dan HAM, yang memiliki peran vital dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. 

“Kami akan terus memberikan dukungan dan harapan agar para peserta bisa menunjukkan kemampuan terbaik serta lolos menjadi bagian dari keluarga besar Kemenko Hukum, Imigrasi Pemasyarakatan dan HAM”, Ujar Bawono.

Bawono juga didampingi oleh Kepala UPT BKN Kupang, Jefry Christianto, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yohanis Bely dan Jajaran Kanwil Kemenkum NTT.

Dengan lebih dari 30 peserta yang berpartisipasi, seluruh tahapan seleksi, termasuk pengawasan dan pengujian melalui CAT, berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan komitmen Kemenkum NTT dalam memastikan proses seleksi yang transparan, adil, dan profesional.

Seleksi PPPK ini adalah bagian dari upaya Kemenkumham untuk memperkuat jajaran pegawai negeri sipil di bidang hukum dan hak asasi manusia, dengan harapan agar semakin banyak tenaga profesional yang siap mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(Humas/YG)

Kupang_Jajaran Kanwil Kementerian Hukum NTT mengikuti Ibadah Paskah Bersama Lintas Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kamis, (24/04/2025).

Ibadah ini menjadi momentum spiritual yang penuh makna bagi seluruh jajaran. Pdt. Steve Marcel Saerang S.E., M.Th. dalam khotbahnya mengajak seluruh jajaran sebagai umat Allah merefleksikan  momentum Paskah sebagai bagian dari damai Kristus dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan lingkup pekerjaan. Ayat tema yang diambil dari Injil Yohanes menekankan kehadiran Yesus yang membawa damai kepada para murid-Nya, yang juga relevan bagi kehidupan kita di tengah tantangan zaman.

Melalui Sub-tema “Kebangkitan Kristus Membawa Pengharapan Baru” juga menjadi penegasan bahwa iman kepada Kristus yang bangkit adalah sumber kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan, termasuk dalam menjalankan tugas negara di bidang hukum dan hak asasi manusia. “Melalui kebangkitan-Nya, Kristus menyingkapkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu gelap bagi terang kasih-Nya” ujar Pdt Steve. Hal ini memberikan semangat baru bagi para pegawai dan pemimpin instansi pemerintah untuk tetap melayani dengan integritas, kasih, dan pengharapan yang tak tergoyahkan.

Kegiatan ibadah Paskah ini juga menjadi wadah mempererat persaudaraan lintas unit kerja di bawah Kementerian Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diharapkan dalam kebersamaan, nilai-nilai kekristenan seperti kasih, pengampunan, dan pengharapan dibagikan dan dirayakan. Ibadah ini bukan hanya menjadi seremonial rutin tahunan, melainkan juga sarana untuk menyegarkan iman serta memperkuat nilai-nilai spiritualitas dalam menjalani tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Jajaran Kanwil Kemenkum NTT dibawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah NTT,  Silvester Sili Laba mengikuti ibadah secara daring dengan suasana penuh kekhidmatan dan sukacita.

Kupang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan, Jonson Siagian, mengikuti kegiatan Pendalaman Materi Perancang Perundang-Undangan bertema "Penyusunan Regulasi sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," Kamis (24/4/2025).

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra, menegaskan bahwa Inpres Nomor 9 Tahun 2025 merupakan kebijakan strategis presiden yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kemenkum.

"Ini adalah kinerja luar biasa, kolaborasi antara Ditjen PP dan Ditjen AHU dalam menyiapkan Instrumen Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang pengesahan koperasi. Karena ini program strategis Presiden, maka pelaksanaannya tidak boleh berlarut-larut," tegas Dhahana.

Dhahana juga menekankan pentingnya harmonisasi produk hukum daerah dalam konteks percepatan pengesahan koperasi. Ia bahkan meminta proses harmonisasi dapat diselesaikan dalam waktu satu hari melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi seperti Zoom Meeting. “Saya minta teman-teman kantor wilayah menunjukkan performa luar biasa,” ujarnya.

Tak hanya itu, Dirjen PP juga menyinggung rencana besar Kemenkum dalam menyiapkan sistem informasi peraturan perundang-undangan, pembaruan KUHAP, serta penyusunan RUU yang akan menghapus ketentuan pidana dan denda dalam Perda. “Ini sebagai tindak lanjut dari berlakunya KUHP baru pada Januari 2026,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan III, Unan Pribadi, menyampaikan bahwa Koperasi Merah Putih akan dibentuk di sekitar 80 ribu desa dan kelurahan. Pembentukan ini didukung oleh berbagai sumber pendanaan seperti APBN, APBD, Dana Desa, hingga pembiayaan dari perbankan nasional (Himbara). Ada tiga model koperasi yang akan dibentuk: koperasi baru, pengembangan koperasi eksisting, dan revitalisasi koperasi lama.

Unan menjelaskan bahwa Inpres Nomor 9 Tahun 2025 juga mengamanatkan pembentukan Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Dalam Satgas tersebut, dua Dirjen dari Kementerian Hukum menjadi anggota aktif, yaitu Dirjen AHU untuk aspek legalisasi pendirian koperasi, dan Dirjen PP untuk aspek regulasi dan harmonisasi hukum.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, khususnya di wilayah NTT.

“Kami siap menindaklanjuti arahan Bapak Dirjen PP, termasuk dalam hal percepatan proses harmonisasi regulasi di daerah. Kami akan mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk para perancang peraturan perundang-undangan, untuk memastikan implementasi Inpres ini berjalan optimal di wilayah kami,” tegas Silvester.

Silvester juga menambahkan bahwa pihaknya telah mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dorongan ini disampaikan dalam kesempatan kegiatan persamaan persepsi dan asesmen Ranperda yang digelar bersama Pemkab Manggarai Barat.

“Kami akan terus mendukung penyusunan regulasi sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2025 di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Kegiatan di Manggarai Barat adalah salah satu bentuk konkret dukungan kami,” ujar Silvester.

Kupang_Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur melalui Bagian Tata Usaha dan Umum mengikuti Pembinaan Kehumasan dari Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja sama Kementerian Hukum RI Kamis (24/04/2025).

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Dian Lenggu nampak hadir mengikuti kegiatan tersebut secara daring, mewakili seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTT dibawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba.

Pembinaan Kehumasan kali ini mengangkat tema “Bangun Citra Kementerian Hukum Melalui Pengelolaan Media Sosial yang Efektif” dengan menggandeng Meta Indonesia. Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Kementerian Hukum Ronald Lumbuun mengatakan kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan citra Kementerian Hukum melalui pengelolaan media sosial yang efektif.

“Pembinaan kehumasan ini berfokus pada bagaimana memanfaatkan media sosial untuk memperbaiki cara publik melihat dan memahami peran dan kinerja kita dalam melayani masyarakat”, ujar Ronald.

Menurutnya pengelolaan media sosial dapat digunakan untuk membangun citra positif bagi sebuah organisasi pemerintah dengan membangun ide atau strategi yang mungkin relevan, misalnya Konten yang Berkualitas dan Transparan, Interaksi dengan Publik, Penggunaan Platform yang Tepat, juga Kampanye Sosial dalam hal ini Menyebarkan informasi yang bisa meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat atau mendukung inisiatif yang sejalan dengan misi Kementerian Hukum.

Ditambahkan, perlu dipertimbangkan pula untuk dapat melakukan Kolaborasi dengan Influencer atau Mitra Media untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan.

Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menggelar kegiatan Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan bertempat di Hotel Neo. Rabu (23/04).

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, mewakili Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi NTT, Kantor Imigrasi Kupang, Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA), Direktorat Intelkam Polda, Dinas Dukcapil Provinsi dan Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pengurus Diaspora Perkawinan Campuran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pasangan Perkawinan Campuran, Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG).

Dalam sambutannya, Bawono menyampaikan pentingnya sosialisasi ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya dalam aspek kewarganegaraan.

“Layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun ketertiban administrasi hukum publik. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan bahwa informasi terkait prosedur, syarat, dan mekanisme layanan dapat diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bawono.

Sebagai narasumber utama, hadir melalui Aplikasi Zoom Meeting Direktur Tata Negara pada Ditjen AHU, Dr. Dulyono. Dalam paparannya, Dr. Dulyono menjelaskan berbagai layanan kewarganegaraan yang dikelola oleh Ditjen AHU, mulai dari proses pewarganegaraan, permohonan penyampaian keterangan status kewarganegaraan, hingga prosedur pengembalian kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam materi pemilihan kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), Dr. Dulyono menyampaikan bahwa ABG memiliki hak untuk memilih kewarganegaraannya saat mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah sebelum usia tersebut. Bila anak memilih untuk menjadi Warga Negara Indonesia, maka permohonan dapat diajukan secara daring melalui laman resmi Ditjen AHU di alamat ahu.kewarganegaraan.go.id. Portal ini merupakan wujud dari pelayanan publik berbasis digital yang terus dikembangkan oleh pemerintah demi kemudahan dan kecepatan proses administrasi kewarganegaraan.

“Transformasi digital layanan kewarganegaraan ini kami hadirkan agar proses menjadi lebih mudah, transparan, dan dapat diakses dari mana saja. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan hukum yang inklusif,” ujar Dr. Dulyono.

Lanjutnya, Dr. Dulyono mengemukakan apabila anak memutuskan untuk memilih kewarganegaraan asing, maka pernyataan pemilihan tersebut harus disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau langsung ke Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur tentang pendaftaran dan permohonan fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda, termasuk pengajuan surat keterangan keimigrasian dan pengembalian.

“Jika anak tersebut tidak menyatakan pilihan kewarganegaraannya hingga batas waktu yang ditentukan oleh peraturan, maka secara hukum ia akan dianggap sebagai Warga Negara Asing. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.” imbuhnya.

Menutup paparannya, Dr. Dulyono menyampaikan harapannya agar melalui kegiatan sosialisasi ini, pemahaman para pemangku kepentingan terhadap layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan dapat semakin meningkat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga terkait dalam mendukung implementasi layanan yang cepat, tepat, dan akuntabel di wilayah NTT.

Usai pemaparan materi dari Dr. Dulyono, kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang dipandu oleh Koordinator Liputan Pos Kupang, Novemi Leo, dengan narasumber Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, dan Plt. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Marfis Regho.

Sesi ini menjadi wadah bagi peserta untuk menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mendalami berbagai aspek teknis terkait layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan.