Kupang — Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi melaksanakan kegiatan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan di Kelurahan Oepura dan Kelurahan Naikolan, Kota Kupang, Selasa (03/02/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan dan kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Hasran menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur telah berhasil membentuk 3.442 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan pada Tahun 2025, yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Capaian ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses keadilan dan mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Sehubungan dengan jumlah Posbakum yang telah terbentuk, kami berkomitmen untuk menjamin keberlanjutan, efektivitas, serta optimalisasi layanan bantuan hukum kepada masyarakat, diperlukan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan”, ujarnya.

Adapun Pembinaan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan Posbakum berfungsi secara maksimal dan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Disampaikan pula bahwa pembinaan Posbakum difokuskan pada peningkatan kualitas layanan agar pelaksanaannya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas pengelola dan paralegal Posbakum, serta penguatan peran Posbakum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu.

Ditempat terpisah Kepala Kantor Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba menyampaikan bahwa fungsi utama Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, antara lain sebagai pusat layanan informasi dan konsultasi hukum untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, sebagai sarana mediasi dan penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-litigasi atau musyawarah mufakat; tempat pendampingan dan advokasi hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan oleh paralegal bersertifikat; serta pemberian rujukan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum apabila suatu perkara memerlukan penanganan lebih lanjut.
“Posbakum bisa pula berperan dalam peningkatan literasi hukum masyarakat serta penguatan peran aparat desa dan kelurahan dalam penanganan konflik di tingkat lokal”, ucap Kakanwil.

Selain itu, sebagai bentuk akuntabilitas, setiap paralegal Posbakum diwajibkan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan layanan bantuan hukum dan melaporkannya melalui media atau aplikasi pelaporan yang telah disediakan oleh Kementerian Hukum.

Mekanisme pelaporan tersebut disusun secara sederhana dan mudah, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, guna memastikan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Kupang _ Jajaran Kanwil Kemenkum NTT mengikuti kegiatan Evaluasi Penerapan Pola Kerja Fleksibel di lingkungan Kantor Wilayah, Balai Harta Peninggalan, dan Balai Pelatihan Hukum, Selasa,(03/02/2026) secara virtual.

Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka mengukur efektivitas dan produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) seiring dengan penerapan kebijakan pola kerja fleksibel di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan kebijakan serta dampaknya terhadap kinerja dan pelayanan publik.

Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yohanis Bely, Analis Anggaran Ahli Muda Hillon Pisca FoEs dan jajaran.

Sementara itu ditempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Sili Laba mengatakan bahwa meskipun diterapkan pola kerja fleksibel, pelayanan publik tetap harus berjalan optimal. Disampaikan pula bahwa pelayanan pada bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) pada hari Jumat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, seluruh pegawai diharapkan untuk selalu mengaktifkan telepon genggam agar siap dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Ia juga menyampaikan harapan agar kebijakan Work From Anywhere (WFA) dapat terus dilanjutkan karena dinilai mampu mendukung efisiensi anggaran tanpa mengurangi kinerja dan kualitas layanan.

Melalui evaluasi ini, Kementerian Hukum berkomitmen untuk terus menyempurnakan kebijakan pola kerja fleksibel agar tetap adaptif, efektif, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.

Kupang – Dalam rangka penguatan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) melaksanakan apel bersama yang digelar di Aula Kantor Wilayah, Selasa (03/02/2026). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum NTT sebagai wujud konsolidasi internal dan penguatan kinerja kelembagaan.

Apel bersama tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi.

Dalam amanatnya, Silvester Sili Laba menegaskan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan tupoksi secara optimal oleh seluruh jajaran. Menurutnya, penguatan tupoksi merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat serta mendukung tercapainya target kinerja organisasi secara menyeluruh.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTT atas capaian prestasi yang membanggakan. Kanwil Kemenkum NTT berhasil meraih penghargaan Legislasi Daerah untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Wilayah II Tahun 2025 sebagai Pemenang Kedua, yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.

Tidak hanya itu, Kanwil Kemenkum NTT juga memperoleh kategori “UNGGUL” dari Tim Penilai Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK). Penghargaan ini diraih melalui tema yang diangkat Kanwil Kemenkum NTT, yakni “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”.

Kakanwil Silvester menambahkan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan dedikasi seluruh jajaran, khususnya dalam mendukung penguatan regulasi dan akses keadilan bagi masyarakat. “Harapannya dengan keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kinerja, serta menjadikan Kanwil Kemenkum NTT sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat”, ujar Silvester.

Melalui apel bersama ini, Kanwil Kemenkum NTT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan tupoksi, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Kupang - Tunjukan komitmen dalam mendukung penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) mengikuti Kegiatan Konsinyasi Penyusunan Peraturan dan Kebijakan PPNS yang diselenggarakan oleh Direktorat Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Selasa (03/02/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting.

Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTT diwakili oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Erni Mamo Li, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, didampingi Analis Hukum Ahli Madya Dientje Bule Logo dan Analis Hukum Ahli Madya Hempy Poyk, yang mengikuti jalannya kegiatan dari ruang kerja masing-masing.

Erni Mamo Li menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTT berharap dapat meningkatkan kapasitas, pemahaman regulatif, serta sinergi PPNS di wilayah Nusa Tenggara Timur. “Sehingga mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya penegakan hukum yang optimal dan berkeadilan”, ujar Erni

Konsinyasi ini diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk mendukung tertib administrasi dan peningkatan profesionalisme PPNS, khususnya dalam implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali PPNS, serta Kartu Tanda Pengenal PPNS. Kegiatan ini juga menjadi sarana diseminasi kebijakan terkini yang diikuti oleh lebih dari 1.000 PPNS yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kegiatan konsinyasi menghadirkan tiga narasumber kompeten dari institusi penegak hukum nasional. Narasumber pertama berasal dari Biro Koordinasi Pengawasan PPNS yang menyampaikan materi mengenai Penguatan Kewenangan PPNS Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Materi ini menekankan pentingnya penyesuaian kewenangan dan peran PPNS dalam sistem peradilan pidana yang lebih modern dan terpadu.

Selanjutnya, narasumber kedua dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia membawakan materi tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dalam Pembinaan PPNS, yang menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan serta peningkatan kompetensi PPNS agar selaras dengan dinamika penegakan hukum.

Sementara itu, narasumber ketiga dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyampaikan materi mengenai Koordinasi Kewenangan Penyidik dalam Transformasi Penegakan Hukum. Materi ini menekankan urgensi sinergi dan koordinasi antar aparat penegak hukum guna menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaporan Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) serta Proses Migrasi Server JDIH, yang berlangsung di Ruang Multifungsi, Selasa (03/02/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTT, Hasran Sapawi, didampingi oleh Analis Hukum Ahli Madya, Hempy J. W. Poyk, beserta jajaran. Sementara itu peserta rapat lainnya yang mengikuti melalui Zoom Meeting yakni Bagian Hukum Kota/Kabupaten, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten dan Dinas Kominfo Kota/Kabupaten se-NTT.

Dalam kesempatan tersebut Kadiv PPPH menyampaikan bahwa pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Hal ini sekaligus menjadi wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen dan informasi hukum yang akurat, lengkap, dan mudah diakses.

Lebih lanjut disampaikan bahwa setiap anggota JDIH memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dokumen dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya serta menyampaikan laporan kinerja tahunan setiap bulan Desember kepada Pusat JDIHN, yang saat ini berada di bawah Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN.

Rapat koordinasi ini menyoroti peran strategis JDIH dalam pelaksanaan dan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Ketersediaan akses informasi hukum merupakan salah satu indikator kualitas pelaksanaan hukum nasional. Dalam penilaian IRH, JDIH memiliki bobot 20 dari total 100, sehingga pelaporan kinerja anggota JDIH melalui e-Report JDIH menjadi faktor penting dalam optimalisasi capaian nilai IRH daerah.

Selain aspek pelaporan, rapat ini juga membahas kendala pengelolaan JDIH di Provinsi NTT, khususnya terkait proses migrasi server JDIH dari server Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ke server daerah. “Seluruh anggota JDIH Provinsi NTT telah 100 persen terintegrasi ke JDIHN melalui Program Percepatan Integrasi (PROPESI) yang diselenggarakan oleh BPHN pada tahun 2021”, ujar Kadiv PPPH. “Namun, sejak tahun 2023, BPHN telah menginstruksikan agar pengelolaan JDIH dilakukan secara mandiri oleh daerah menggunakan server daerah”, tambahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengampu urusan jaringan dan server menjadi sangat strategis. Diperlukan kolaborasi antara Bagian Hukum, Sekretariat DPRD, dan Dinas Kominfo, dengan dukungan pimpinan daerah (Bupati/Wali Kota), guna memastikan tersedianya infrastruktur server yang memadai. Keterlambatan proses migrasi server berdampak pada terhambatnya pengelolaan JDIH serta terbatasnya akses masyarakat terhadap dokumen dan informasi hukum di daerah.

Dalam rangka mendukung percepatan proses migrasi, Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen untuk memfasilitasi koordinasi dan pendampingan dengan BPHN selaku Pusat JDIH, termasuk pendampingan secara daring kepada anggota JDIH dan Dinas Kominfo. Kanwil Kemenkum NTT juga mengapresiasi anggota JDIH yang telah berhasil melakukan migrasi server dan mendorong anggota lainnya untuk segera mempercepat langkah-langkah migrasi.

Melalui kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT , Silvester Sili Laba, menegaskan pentingnya komitmen dan sinergi bersama dalam mempercepat pelaporan JDIH melalui e-Report guna mengoptimalkan capaian nilai Indeks Reformasi Hukum, sekaligus mendorong percepatan migrasi server JDIH agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah dapat kembali berjalan optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.