Kefamenanu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) menyelenggarakan kegiatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa atau Kelurahan serta asesmen penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tentang Penyelenggaraan Minuman Beralkohol. Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten TTU ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, dan dihadiri oleh Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten TTU. Kamis(6/11/2025).

Dalam sambutannya, Silvester Sili Laba menyampaikan bahwa pembentukan Posbakum Desa atau Kelurahan merupakan langkah strategis dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Posbakum akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan hukum secara gratis, terutama bagi warga kurang mampu yang kerap menghadapi kendala hukum tanpa dukungan yang memadai.

Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, mengapresiasi langkah Kemenkum NTT dalam mendukung pemerintah daerah mewujudkan layanan hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kehadiran Posbakum di desa dan kelurahan akan memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta membantu penyelesaian masalah hukum dengan pendekatan yang lebih cepat dan humanis.

Usai kegiatan pembentukan Posbakum, acara dilanjutkan dengan asesmen penyusunan naskah akademik dan Raperda Kabupaten TTU tentang Penyelenggaraan Minuman Beralkohol. Asesmen ini dipandu oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yunus P.S. Bureni, bersama seluruh tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum NTT.

Dalam proses asesmen, peserta melakukan pembahasan mendalam mengenai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari Raperda tersebut. Fokus utama diarahkan pada bagaimana pengaturan minuman beralkohol di Kabupaten TTU dapat dilakukan secara tertib, terukur, dan sejalan dengan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat setempat.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum NTT menegaskan komitmennya untuk terus mendukung daerah dalam penyusunan regulasi yang berpihak pada masyarakat serta memperluas jangkauan layanan hukum. Pembentukan Posbakum Desa dan asesmen Raperda ini menjadi wujud nyata upaya bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kupang - Kantor Wilayah Kemenkum Nusa Tenggara Timur mengikuti kegiatan Penjelasan Tata Tertib Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan Jumat, (07/11/2025) secara daring. Hadir dari Kanwil Kemenkum NTT, Kepala Kantor Wilayah Silvester Sili Laba, didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yohanis Bely, beserta jajaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan pembinaan karier serta peningkatan kualitas kompetensi teknis Jabatan Fungsional Perancang di lingkungan Kanwil.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, yang menekankan pentingnya persiapan pelaksanaan uji kompetensi secara menyeluruh dan terstandar. Ia menyampaikan bahwa penguatan kapasitas Perancang merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan yang akuntabel dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dhahana menegaskan bahwa kualitas regulasi berbanding lurus dengan profesionalitas Perancang yang melaksanakannya.

Pemateri utama dalam kegiatan ini adalah Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Widyastuti, yang memaparkan dasar hukum pelaksanaan uji kompetensi, mekanisme penilaian, serta ketentuan standar kompetensi. Dijelaskan bahwa uji kompetensi mengukur kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, dengan nilai kelulusan minimal 70%, serta pelaksanaannya dilakukan melalui metode paper based test dan wawancara sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menyampaikan komitmen Kanwil dalam mendukung pelaksanaan uji kompetensi secara objektif, terukur, dan sesuai standar. “Pelaksanaan uji kompetensi ini bukan sekadar pemenuhan prosedur, namun menjadi bagian dari peningkatan kualitas perancang dalam menghasilkan regulasi yang harmonis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami mendorong seluruh Perancang agar mempersiapkan diri secara baik dan disiplin,” ujarnya.

Kupang, Kamis (6 November 2025) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola kearsipan yang tertib dan profesional. Kanwil Kemenkum NTT secara resmi melaksanakan pemusnahan ratusan berkas arsip inaktif secara daring. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam menjaga efisiensi ruang penyimpanan serta memastikan keamanan informasi dokumen negara yang telah habis masa retensinya.

Sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) berkas arsip dimusnahkan dalam kegiatan ini. Proses pemusnahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur kearsipan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 54 Tahun 2016 serta Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.01/16/2025 tertanggal 13 Oktober 2025 tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip. Seluruh arsip dimusnahkan dengan cara dicacah hingga tidak dapat dikenali lagi, guna memastikan keamanan informasi dan mencegah penyalahgunaan data.

Seluruh proses pemusnahan disaksikan oleh para pejabat dan saksi terkait, antara lain: Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Erni Mamo Li; Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yohanis Bely; Arsiparis Ahli Muda Sekretariat Jenderal, Dedi Syahputra; serta Arsiparis Ahli Pertama Kanwil, Marwenjie Diana Ndolu.

Dari tempat terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, menyampaikan, “Pengelolaan arsip yang efisien adalah cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pemusnahan ini menunjukkan komitmen kami dalam menjalankan sistem kearsipan secara modern, akuntabel, dan berbasis data”Ujarnya.Sementara itu, dalam sambutan pembukaan yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum, Yohanis Bely, disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan arsip yang tertib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan dan pelaksanaan pemusnahan arsip inaktif di lingkungan Kanwil Kemenkum NTT sebagai wujud nyata komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Kupang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) turut berpartisipasi secara daring dalam kegiatan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan Wilayah Kalimantan Tengah, yang digelar melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis (06/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTT yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, dari ruang kerja masing-masing. Partisipasi ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya peningkatan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk di wilayah terpencil dan pedesaan.

Dalam laporan panitia kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara lebih dekat, serta memperkuat sinergi kelembagaan antara Kementerian Hukum dengan instansi terkait lainnya dalam mewujudkan pemerataan layanan hukum di seluruh pelosok negeri.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pendirian Pos Bantuan Hukum dan Pelatihan Paralegal ini.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mengapresiasi inisiatif ini. Karena semua orang sama di mata hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, kaya atau miskin, suku, agama, dan latar belakang apapun,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Menteri Hukum Republik Indonesia  Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menekankan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum tidak hanya sekadar menghadirkan wadah formal semata, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat.

“Pos Bantuan Hukum harus mampu menjadi alat bantu sekaligus ujung tombak dalam memberikan informasi, pendampingan, dan penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi masyarakat,” tegas Menteri.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peran paralegal desa/kelurahan semakin diperkuat dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat di tingkat akar rumput. Sinergi antarwilayah, termasuk partisipasi aktif Kanwil Kemenkum NTT, menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan layanan hukum yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kehadiran Kanwil Kemenkum NTT dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen untuk terus berperan aktif dalam memperluas jangkauan layanan hukum dan memastikan bahwa “Keadilan Tidak Pernah Jauh dari Rakyat.”

Kupang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, bersama pimpinan tinggi pratama dan jajaran Kantor Wilayah mengikuti kegiatan Obrolan Penilaian Kompetensi Edisi Terkini (OPLET) Series 2.0 bertema “Implementasi Tindak Lanjut Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi dalam Pengembangan Karier ASN”, Kamis (6/11/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum tersebut diikuti secara luring dan daring oleh seluruh kantor wilayah di Indonesia, dengan tujuan menyamakan persepsi mengenai implementasi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi sebagai dasar pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN).

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan pentingnya pemanfaatan hasil penilaian kompetensi ASN untuk memperkuat sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Hukum. “Penilaian kompetensi bukan hanya pemetaan potensi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Ini adalah kunci mewujudkan birokrasi profesional dan adaptif,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa BPSDM Hukum memiliki dua tugas besar sebagaimana diamanatkan dalam Permenkum Nomor 1 Tahun 2024, yakni kendali kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM di bidang hukum. “Tanggung jawab kita kini meluas, bukan hanya untuk ASN di lingkungan Kementerian Hukum, tetapi juga untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Menurut Gusti Ayu, penilaian kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan assessment center dengan akurasi tinggi, berdasarkan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019. Hasil penilaian tersebut kemudian dimanfaatkan untuk perencanaan pengembangan individu, penyusunan strategi SDM, serta pengisian jabatan berbasis merit. Ia juga memberikan apresiasi kepada 11 Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang telah menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi dengan langkah nyata dalam pengembangan pegawai.

“Implementasi tindak lanjut penilaian kompetensi adalah bukti komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi profesional. Kami berharap seluruh Kepala Kantor Wilayah dapat menjadi role model dalam pemanfaatan hasil penilaian ini,” tegasnya.

Momentum kegiatan ini menjadi semakin istimewa dengan penyerahan sertifikat Akreditasi A untuk penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN dari Sekretaris Utama BKN, Hj. Imas Sukmariah, kepada Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Akreditasi dengan nilai 98,70 tersebut menjadi pengakuan atas profesionalisme dan kredibilitas BPSDM Hukum dalam mendukung reformasi birokrasi dan penguatan manajemen talenta ASN.

Dalam arahannya, Sekretaris Utama BKN, Hj. Imas Sukmariah, menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta akan mempercepat proses pengisian jabatan berbasis kompetensi. “Tidak ada lagi sistem tunjuk langsung. Pengisian jabatan harus cepat, tepat, dan sesuai dengan potensi ASN. Jika pegawai tidak cocok di satu unit, bisa dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi BPSDM Hukum yang dinilainya sebagai contoh terbaik penerapan sistem merit di lingkungan kementerian. “Akreditasi A ini adalah best practice yang harus dijadikan contoh oleh instansi lain. Kolaborasi yang kuat seperti ini akan mempercepat terwujudnya ASN unggul dan profesional menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Dengan raihan akreditasi A dan komitmen memperkuat manajemen talenta ASN berbasis kompetensi, BPSDM Hukum menegaskan langkahnya menjadi lembaga penggerak utama dalam membentuk ASN hukum yang berintegritas, profesional, dan berkelas dunia.