Yogyakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) meraih dua penghargaan Gold dalam ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 yang diselenggarakan oleh PR INDONESIA Group.

Penghargaan Gold pertama diperoleh pada Kategori Kanal Digital – Subkategori Media Sosial untuk kanal YouTube Kementerian Hukum. Selain itu, penghargaan Gold kedua diraih pada Kategori Owned Media – Subkategori Video Profile melalui video berjudul Hukum Asli Indonesia.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, menyatakan bahwa komunikasi publik di bidang hukum harus mampu menjembatani bahasa regulasi dengan kebutuhan masyarakat.

“Komunikasi publik di bidang hukum tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi normatif. Kami berupaya menghadirkan konten yang kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujar Ronald di usai menerima penghargaan di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta, Jumat (13/02/26).

Menurutnya, pemanfaatan kanal digital menjadi bagian dari strategi untuk memperluas akses informasi hukum sekaligus memperkuat literasi hukum publik.

“Kami memanfaatkan platform digital agar informasi hukum dapat diakses lebih cepat, menjangkau lebih luas, dan disampaikan dengan pendekatan yang lebih komunikatif,” katanya.

Ia menjelaskan, kanal YouTube Kementerian Hukum saat ini memuat beragam informasi publik, mulai dari sosialisasi regulasi baru, layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan hukum, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Ronald juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima serta menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif.

“Puji syukur, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh tim serta dukungan masyarakat. Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi dan dedikasi seluruh jajaran yang terlibat dalam pengelolaan komunikasi publik. Terima kasih kepada PR INDONESIA dan para dewan juri atas kepercayaan yang diberikan. Bagi kami, komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan,” ujarnya.

PR INDONESIA Awards merupakan kompetisi kehumasan nasional yang digelar sejak 2016 dan menjadi salah satu tolok ukur kinerja komunikasi di Indonesia. Penghargaan diberikan melalui proses penjurian oleh praktisi dan akademisi komunikasi nasional.

Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur pada Jumat, (13/02/2026). Kegiatan ini dilaksanakan guna mengoptimalkan kerja sama di bidang penguatan hukum, peningkatan sumber daya manusia, serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi yang menjadi mitra kerja sama yakni Universitas Kristen Artha Wacana, Universitas Muhammadiyah Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira, dan Universitas Nusa Cendana. Sinergi ini diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam mendukung pembangunan hukum yang responsif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bawono Ika Sutomo bersama jajaran melakukan pembahasan lanjutan atas Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Diskusi difokuskan pada penyusunan rencana aksi, pembagian peran, serta mekanisme pelaksanaan agar program Posbankum dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkum NTT menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan kolaborasi melalui penyuluhan hukum, pendampingan pembentukan produk hukum daerah, penelitian bersama, serta program magang dan peningkatan kapasitas aparatur maupun mahasiswa. Diharapkan, kerja sama ini mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas layanan hukum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menegaskan bahwa MoU harus diwujudkan dalam aksi nyata yang berdampak. “Sinergi antara Kanwil Kemenkum NTT dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam memperkuat regulasi dan meningkatkan kualitas SDM. Kami ingin kerja sama ini berjalan aktif, produktif, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan hukum di Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Kanwil Kemenkum NTT optimis kemitraan ini akan semakin solid dan mampu menghadirkan inovasi di bidang hukum dan pendidikan, sejalan dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kebutuhan pembangunan daerah.

Kupang – Jajaran Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) yang terdiri dari Nikolas Tak, Cornelia Radho, Alex Raga, Bernadete Benedictus dan Khaidir mengikuti rapat Penyusunan Peta Permasalahan Hukum Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional secara daring, Kamis (13/02/2026).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo yang dalam arahannya, menegaskan pentingnya ketepatan dan kelengkapan data sebagai dasar penyusunan peta permasalahan hukum secara nasional.

“Data permasalahan hukum wajib dikirimkan oleh Kantor Wilayah sebanyak dua kali dalam setahun, yakni pada Triwulan II minggu pertama dan Triwulan III minggu pertama. Selanjutnya, BPHN akan menyusun laporan secara komprehensif berdasarkan data yang telah disampaikan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa data yang dihimpun oleh Kanwil harus berasal dari seluruh instansi yang telah ditentukan, yaitu Polda, Pengadilan Negeri, BP3MI, BNNP, Kanwil Pemasyarakatan, Kanwil Imigrasi, serta DP3A. Selain itu, data permasalahan hukum juga dapat diperoleh melalui layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Dalam rapat tersebut turut disampaikan bahwa target pelaporan layanan Posbankum secara nasional mencapai 80.000 layanan yang harus terpenuhi paling lambat pada 22 Februari 2026. Sehubungan dengan hal itu, kontrak bantuan hukum (bankum) untuk Pemberi Bantuan Hukum (PBH) diminta segera dipersiapkan guna memastikan optimalisasi layanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Penyuluh Hukum Ahli Utama Marciana Dominika Jone juga menyampaikan teknis pengumpulan dan pelaporan data, serta strategi pemetaan isu hukum yang berkembang di daerah sebagai bahan analisis kebijakan hukum nasional.

Dari tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan penyusunan peta permasalahan hukum tersebut.

“Kami berkomitmen untuk memastikan data yang disampaikan Kanwil Kemenkum NTT akurat, lengkap, dan tepat waktu. Pemetaan permasalahan hukum yang baik akan menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pembudayaan dan bantuan hukum yang tepat sasaran bagi masyarakat NTT,” ujar Silvester.

Melalui keikutsertaan dalam rapat ini, Kanwil Kemenkum NTT menegaskan komitmennya dalam mendukung penyusunan kebijakan hukum berbasis data serta peningkatan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Yogyakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kakanwil Kemenkum NTT), Silvester Sili Laba, menghadiri Penutupan Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Rabu (12/2/2026), di Universitas Gadjah Mada.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat pemahaman serta menyamakan persepsi para pemangku kepentingan terhadap arah pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan diberlakukan secara komprehensif pada tahun 2026.

Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pembaruan KUHP dan penyusunan Undang-Undang Penyesuaian Pidana serta KUHAP baru merupakan langkah besar dalam transformasi sistem hukum nasional. Pembaruan tersebut tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga menata ulang paradigma penegakan hukum yang lebih berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mengawal implementasi regulasi baru tersebut, agar tujuan besar reformasi hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”, ujar Wamenkum.

Sementar itu Kakanwil Kemenkum NTT juga menyampaikan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum NTT pun siap mengawal implementasi KUHP dan KUHAP baru di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia menyampaikan bahwa perubahan regulasi ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.

“Pembaruan KUHP dan KUHAP merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia. Kami di daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semangat pembaruan ini diterjemahkan secara tepat dalam praktik penegakan hukum, sehingga mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat,” tegas Silvester.

Melalui keikutsertaan dalam lokakarya ini, Kanwil Kemenkum NTT diharapkan semakin siap menjadi garda terdepan dalam mendukung transformasi hukum nasional menuju sistem peradilan pidana yang modern, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif.

Kupang – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengikuti kegiatan Munggahan dan Silaturahmi dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah Tahun 2026 yang di ikuti secara virtual, Kamis (12/02/2026).

Nampak hadir dari NTT mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Silvester Sili Laba yakni Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Hasran Sapawi, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yohanis Bely.

Adapun Munggahan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat tali silaturahmi dan kebersamaan. “Munggahan ini menjadi ruang untuk saling memaafkan dan memperkuat kebersamaan sebagai keluarga besar Kementerian Hukum menjelang Ramadhan 1447 Hijriah”, ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga profesionalitas kerja. Menurutnya, “Nilai Ramadhan harus tercermin dalam integritas, disiplin, dan tanggung jawab kita dalam menjalankan tugas pelayanan hukum.”

Ditambahkan, Ramadhan adalah salah satu momentum untuk memperbaiki niat, memperkuat etika kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Dengan kebersamaan dan semangat saling menghormati, kinerja institusi akan semakin solid dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan Munggahan dan Silaturahmi ini, diharapkan seluruh pegawai Kementerian Hukum dapat menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah dengan semangat kebersamaan, kesiapan moral, serta komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan hukum kepada masyarakat