Jakarta_ Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba bertemu Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum RI, Fajar Sulaeman Taman diruang kerjanya, Senin (17/03/2025). Pertemuan tersebut membahas beberapa hal, salah satunya terkait Evaluasi kinerja yang perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa SDM selaku ASN dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
“Penilaian kinerja merupakan hal yang mendasar dalam pemberian reward dan punishment bagi pegawai yang berprestasi juga bermasalah. Begitu juga cara mengidentifikasi pegawai yang memerlukan pelatihan atau pembinaan lebih lanjut”, ujar Kakanwil NTT.
Saat ini Kementerian Hukum perlu memperhatikan kebutuhan pengembangan SDM dalam menghadapi tantangan baru, seperti digitalisasi layanan publik (e-Government) dan modernisasi sistem hukum.
Sependapat dengan Kakanwil, Kepala Biro SDM mengatakan bahwa ASN perlu berfokus pada kinerja, kompetensi, dan kebutuhan pengembangan untuk mendukung tugas dan fungsi dalam organisasi. “Kementerian Hukum memiliki peran penting dalam mengelola berbagai sektor hukum di Indonesia, seperti pelayanan administrasi hukum, dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga hukum, maka diperlukan SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum, administrasi, serta manajerial yang dapat menjalankan fungsi kementerian secara efisien”, ujarnya.
Menurutnya, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk menjaga agar SDM tetap up-to-date dengan perkembangan regulasi hukum dan teknologi informasi. Begitu pula proses rekrutmen di Kementerian Hukum, diharapkan dapat menarik talenta-talenta terbaik dari berbagai latar belakang pendidikan, seperti hukum, administrasi publik, atau ilmu sosial. Pengembangan karir yang jelas dan sistematis akan membantu meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.
Setelah bertemu dengan Kepala Biro SDM, Kakanwil NTT melanjutkan konsultasi dengan Inspektur Wilayah IV, Bambang Setyabudi. Irwil menyampaikan bahwa kesejahteraan pegawai, termasuk tunjangan, jaminan kesehatan, dan keseimbangan kerja-hidup, berperan penting dalam menjaga semangat dan motivasi untuk bekerja optimal.
Selain itu, budaya kerja yang inklusif dan kondusif di dalam kementerian akan memengaruhi kepuasan kerja dan loyalitas pegawai. “SDM di Kementerian Hukum sering menghadapi tantangan besar dalam hal penanganan jumlah tugas yang besar, seperti pengawasan lembaga hukum, dan layanan administrasi hukum dan layanan lainnya yang perlu ditangani dengan efisien namun dengan keterbatasan anggaran dan minimnya fasilitas pendukung untuk pelatihan dan pengembangan SDM, hal ini perlu menjadi atensi pimpinan dalam mengayomi SDM untuk tetap berintegritas dan loyal dalam melaksanakan Tusi”, kata Irwil.
Diharapkan dengan adanya peningkatan kompetensi, pemenuhan kebutuhan pelatihan, serta pengelolaan kinerja yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia.
