Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) internal dalam rangka pengumpulan data Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK-SPKP), Rabu (30/04/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan budaya integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT.
FGD yang berlangsung di Ruang Transit kantor wilayah ini dibuka oleh Analis Hukum Ahli Madya Dientje Bule Logo yang juga dalam hal ini mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba.
Selaku Koordinator BSK, Dientje menekankan pentingnya akurasi data dan kolaborasi lintas bidang dalam mendukung pencapaian indikator kinerja yang bersih dan profesional.
Proses baik yang disampaikan dari masing-masing peserta rapat mewarnai jalannya diskusi. Pasalnya, pada Triwulan I tahun ini, Kanwil Kementerian Hukum NTT berhasil memenuhi target pelaksanaan survei dan meraih predikat excellent untuk hasil survei SPAK-SPKP. Capaian ini menjadi bukti komitmen jajaran Kanwil Kementerian Hukum dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkualitas.
“Kita tidak hanya sedang memperjuangkan angka atau kuantitas, tapi membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata dan evaluasi berkelanjutan yang berkualitas menjadi tujuan utama,” ujar Dientje.
Dengan semangat kolaboratif dan evaluasi terbuka yang ditunjukkan dalam FGD ini, Kanwil Kemenkum NTT optimis dapat terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai bidang strategis, seperti Bagian Umum, Bagian Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum, Analis Hukum, serta Tim SPAK-SPKP.
