Kupang - Dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Persiapan Rencana Aksi Tim Kerja yang diikuti oleh seluruh Tim Kelompok Kerja (Pokja) ZI, Rabu (04/02).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Tim ZI, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, didampingi oleh Wakil Ketua Tim ZI, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi.
Dalam arahannya, Ketua Tim ZI menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBBM bukan sekadar menambah dokumen atau memenuhi administrasi, melainkan perubahan nyata dalam cara kerja dan budaya layanan. Fokus utama diarahkan pada terwujudnya layanan yang bersih, cepat, dan pasti, serta benar-benar berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Keberhasilan pembangunan ZI sangat ditentukan oleh komitmen dan keteladanan pimpinan, serta keterlibatan aktif seluruh anggota tim dalam menerapkan nilai-nilai integritas pada setiap proses kerja dan layanan. Pembangunan ZI harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar program formal, sehingga perubahan yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pesan Bawono.
Rapat membahas sejumlah poin strategis, antara lain komitmen pimpinan dalam mengawal perubahan, penetapan layanan unggulan yang nyata dan dirasakan langsung oleh publik, serta penguatan budaya kerja dan mindset aparatur agar selaras dengan nilai integritas dan pelayanan prima. Pada sesi ini, masing-masing Ketua Pokja juga menyampaikan masukan, tantangan, serta usulan rencana aksi sesuai area perubahan yang menjadi tanggung jawabnya.
Ketua Tim ZI juga menekankan agar Tim Pokja tidak terjebak mengejar banyak inovasi, melainkan cukup 1–3 inovasi unggulan yang berdampak luas dan berkelanjutan.
“Semua perubahan harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Bukti jauh lebih penting daripada narasi, dan konsistensi adalah kuncinya,” ujar Bawono.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba, juga menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBBM harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan oleh seluruh jajaran.
“Zona Integritas bukan sekadar target penilaian, tetapi komitmen bersama untuk menghadirkan layanan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Seluruh jajaran harus bergerak searah dan memastikan setiap perubahan benar-benar dirasakan oleh publik,” tegasnya.
Arahan tersebut mendapat respons dari masing-masing Ketua Pokja melalui penyampaian komitmen dan langkah konkret yang akan dilaksanakan di masing-masing area perubahan.
Melalui rapat ini, diharapkan seluruh Tim Pokja memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menyusun serta melaksanakan rencana aksi ZI secara terukur, konsisten, dan berorientasi pada hasil nyata, guna mewujudkan Kanwil Kementerian Hukum NTT sebagai satuan kerja berpredikat WBBM, dengan memperhatikan masukan dan sinergi dari seluruh Ketua Pokja.
