Kupang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di NTT. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati. Rabu (26/03).

Dalam pertemuan tersebut, Agus menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Kemenkumham NTT dan Bank Indonesia agar program pemberdayaan dan bantuan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah pembuatan produk oleh UMKM lokal serta pendaftaran merek dagang agar produk tersebut memiliki legalitas dan dapat dipasarkan secara luas

.

“Kami siap berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam mendukung program pemberdayaan UMKM. Langkah ini penting agar produk-produk lokal memiliki perlindungan hukum serta daya saing di pasar,” ujar Silvester Sili Laba.

Pada kesempatan yang sama, bertempat di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah, dilakukan pengecekan daftar merek yang telah terdaftar. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses legalisasi produk-produk UMKM agar lebih mudah bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Kolaborasi antara Kemenkumham NTT dan Bank Indonesia diharapkan dapat memperkuat ekosistem UMKM di NTT serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui produk-produk lokal yang memiliki perlindungan hukum dan daya saing tinggi.

Kupang – Untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang semakin marak, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Sili Laba, ikut serta dalam kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT, Rabu (26/03/2025).

Pemusnahan barang bukti ini tidak hanya sebagai upaya penghilangan barang bukti yang bisa digunakan dalam proses hukum, namun juga untuk memastikan agar narkotika tersebut tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam kegiatan tersebut, barang bukti yang dimusnahkan adalah narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat 103,8046 gram. Barang bukti ini merupakan hasil tangkapan BNNP NTT bersama satu orang tersangka.

Sebelum dimusnahkan, Tim Laboratorium Forensik Polda NTT melakukan uji cepat untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut benar-benar merupakan narkotika. Setelah melalui serangkaian prosedur, Mewakili Kepala BNNP NTT, Brigjen Pol. Totok Lisdiarto, Kepala Bidang Pemberantas dan Intelijen Kombes Pol Sonny Siregar memimpin langsung pemusnahan barang bukti bersama sejumlah undangan yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kombes Pol Sonny Siregar menyampaikan bahwa narkotika yang dimusnahkan kali ini dapat menyelamatkan ribuan jiwa bangsa Indonesia, khususnya masyarakat NTT. Menurutnya, setiap upaya pemberantasan narkoba merupakan langkah penting untuk menyelamatkan generasi muda dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Sementara itu, Silvester Sili Laba, mengungkapkan komitmennya dalam mendukung pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah NTT. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum NTT akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam mewujudkan provinsi yang bersih dari narkoba. 

“Kanwil Kemenkum NTT akan selalu siap mendukung, bekerjasama, dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya menciptakan Provinsi NTT yang bersih dari peredaran narkotika. Mari kita bersatu dan lawan bersama peredaran narkoba!” tegas Silvester.

Sebagai penutup, acara ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan oleh para pejabat yang hadir, menandakan komitmen bersama dalam perang melawan narkotika.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya membasmi narkotika dan menjaga masa depan yang lebih baik bagi masyarakat NTT dan Indonesia secara keseluruhan.

Kupang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Sili Laba, mendampingi Anggota Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira dan Umbu Kabunang, dalam kunjungan kerja ke satuan kerja pemasyarakatan dan satuan keimigrasian di Kota Kupang, Selasa (25/3/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja satuan kerja pemasyarakatan serta keimigrasian di wilayah.

Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pemasyarakatan serta keimigrasian di NTT. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut.

“Kami berharap bahwa dengan adanya kunjungan kerja ini, dapat diperoleh informasi yang akurat dan objektif mengenai kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja pemasyarakatan dan satuan keimigrasian di Kota Kupang,” ujar Andreas.

Senada dengan Andreas, Anggota Komisi XIII DPR RI lainnya, Umbu Kabunang, juga menyampaikan harapannya agar kunjungan ini dapat menjadi langkah konkret dalam menilai kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mengelola sektor pemasyarakatan dan keimigrasian di Indonesia.

Menurutnya, kunjungan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh jajaran pemasyarakatan dan keimigrasian di NTT, sehingga dapat dicarikan solusi yang lebih efektif dan komprehensif.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas pemasyarakatan dan keimigrasian di Kota Kupang, termasuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Kantor Imigrasi. Mereka berdialog dengan para petugas serta warga binaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi di lapangan.

Komisi XIII DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan dan keimigrasian di NTT melalui berbagai langkah strategis, termasuk mengusulkan tambahan anggaran dan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan di daerah tersebut.

Diharapkan, hasil dari kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan serta pengelolaan pemasyarakatan dan keimigrasian di NTT. Selain itu, diharapkan pula adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada demi mewujudkan sistem pemasyarakatan dan keimigrasian yang lebih baik dan humanis.

Kupang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Sili Laba, menerima kunjungan Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, di ruang kerjanya, Selasa(25/03/2025). Pertemuan tersebut menjadi momen penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum untuk meningkatkan kualitas hukum di Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan ini, Silvester Sili Laba dan Agas Andreas membahas terkait pengembangan produk hukum daerah Manggarai Timur. Silvester mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menyusun dan mengharmonisasikan produk hukum daerah yang sesuai dengan regulasi nasional, sekaligus memperkuat sistem hukum yang ada di tingkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Silvester Sili Laba memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menyusun dan mengharmonisasikan produk hukum daerah. Ia menekankan pentingnya langkah ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Pengharmonisasian ini penting agar setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," ujar Silvester.

Ia menambahkan, keberhasilan dalam mengharmonisasikan produk hukum daerah ini menunjukkan komitmen Manggarai Timur dalam menciptakan sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, dalam kesempatan yang sama, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Kementerian Hukum untuk terus memperkuat sistem hukum di daerah. 

"Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Kementerian Hukum, tidak hanya dalam pengharmonisasian produk hukum daerah, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan peraturan yang kami buat dapat dijalankan dengan baik di lapangan," kata Agas Andreas.

Bupati Agas juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada pengharmonisasian peraturan, tetapi juga mencakup upaya bersama untuk meningkatkan kapasitas aparatur hukum di daerah, serta mensosialisasikan produk hukum daerah kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Manggarai Timur dapat lebih memahami dan mengakses hak-hak hukum mereka dengan lebih mudah.

Silvester menambahkan melalui kunjungan ini, menjadi titik awal yang baik untuk memperkuat hubungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan Kementerian Hukum NTT dan berharap agar kolaborasi ini dapat terus berlanjut untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan perhatian khusus dalam hal akses terhadap hukum.

Kupang - Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, dibawah kepemimpinan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba, mengikuti Rapat Koordinasi secara daring bersama Tim Kerja Pembina Wilayah V, Selasa(25/03/2025).

Rapat yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan beberapa program penting, termasuk Aktualisasi Pelatihan Paralegal Serentak, Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat Desa/Kelurahan, serta mempersiapkan tahapan seleksi Peacemaker Justice Award (PJA) diikuti oleh Tim Penyuluh Hukum NTT Penyuluh Hukum Ahli Muda Cornelia Radho, Alex Raga dan Nikolas Tak.

Marciana Dominika Jone, Koordinator Wilayah V Penyuluh Hukum Ahli Utama, dan Djoko Pudjiraharjo menyampaikan bahwa momen rapat koordinasi daring ini sangat penting bagi seluruh peserta untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. 

“Rapat ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk saling berbagi kendala dan tantangan yang dihadapi terkait pembentukan Posbankum dan proses pendaftaran Peacemaker Justice Award. Kami berharap semua peserta dapat menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan agar kita bisa mencari solusi bersama,” kata Marciana.

Menurut Marciana dan Djoko, banyak daerah yang memiliki karakteristik berbeda, dan tantangan yang dihadapi dalam pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal tentu sangat bervariasi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh peserta untuk saling mendukung dan memberikan masukan agar langkah-langkah yang diambil dapat lebih optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Marciana menambahkan pentingnya untuk mendorong pelaksanaan program paralegal dengan fokus pada wilayah-wilayah yang menghadapi tantangan signifikan dalam akses hukum. Wilayah-wilayah ini harus menjadi target prioritas agar pelayanan hukum dapat lebih merata dan efektif. 

“Dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan infrastruktur hukum, diharapkan program ini dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara langsung dan tepat sasaran. Prioritas ini akan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan”, Ujar Marciana.

Cornelia Radho, Penyuluh Hukum Ahli Muda, juga menekankan pentingnya kerjasama anatara Kantor Wilayah dengan BPHN dalam menindaklanjuti kabupaten yang telah mendaftar dalam program ini, serta mendorong agar proses evaluasi dan dukungan administratif dari BPHN dapat berjalan lebih lancar.

"Kerjasama antara berbagai Kantor Wilayah dan BPHN sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembentukan Posbankum berjalan sesuai rencana. Kami berharap BPHN dapat terus memberikan bantuan guna memastikan setiap kabupaten yang sudah mendaftar dapat segera memulai proses pembentukan Posbankum di wilayahnya," tambah Cornelia.

Rapat koordinasi ini tidak hanya berfokus pada evaluasi dan persiapan, tetapi juga menjadi ajang penting untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam mewujudkan akses hukum yang lebih baik bagi masyarakat NTT. Di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, diharapkan bahwa program-program ini akan berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang besar, terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan damai.