Kupang – Sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial membantu masyarakat merayakan Hari Raya Idul Adha 1446H, Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT menggelar pemotongan hewan kurban di halaman Kantor Wilayah, Sabtu (07/06).

Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Yohanis Bely pada kesempatan ini menyampaikan bahwa dilakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing yang merupakan sumbangan dari pegawai jajaran Kanwil Kemenkum, Kanwil HAM dan Kanwil Ditjen Imigrasi Pemasyarakatan (Imipas) NTT.

“Pemotongan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing ini, nantinya dibagikan kepada Panti Asuhan Alma, Panti Asuhan Kristen Petra dan Pondok Pesantren Hidayatullah Batakte Kupang Barat serta fakir miskin” pungkas Yohanis.

Yohanis juga menyampaikan bahwa kegiatan kurban ini merupakan wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai sarana untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial dan mempererat tali silaturahmi antar sesama. Sehingga kehadiran Kanwil Kemenkum NTT juga turut dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Kegiatan pemotongan hewan kurban di Kanwil Kemenkum NTT ini berjalan dengan lancar dan khidmat. Daging kurban yang dibagikan diterima dengan antusias oleh para penerimanya. Tak hanya itu, jajaran pegawai Hukum, HAM dan Imipas pun antusias dan senang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemotongan hewan kurban ini.

"Saya senang melihat antusiasme pegawai yang menjadi panitia didalam kegiatan pemotongan hewan kurban ini. Ini menunjukkan bahwa jajaran Kanwil Kemenkum NTT, Kanwil HAM NTT serta Kanwil Ditjen Imipas NTT memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama," ujar Yohanis.

Turut hadir perwakilan dari Imipas, Kasubid Pelayanan Tahanan Perwatan Kesehatan dan Rehabilitasi Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTT, Marhaban Subang, Analis Keimigrasian Ahli Muda Kanwil Ditjen Imigrasi NTT, Mardiyanto dan Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian, Andi Dwi Laksana.

Jakarta – Akses terhadap keadilan kini semakin dekat dengan masyarakat akar rumput. Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) resmi meluncurkan, Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan sebagai bagian dari gerakan masif memperluas jangkauan layanan hukum hingga ke pelosok negeri, Kamis (05/06/2025).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba mengikutinya secara langsung di Bertempat di Graha Pengayoman yang dibarengi dengan peresmian Portal Informasi Bantuan Hukum, serta dimulainya Pelatihan Paralegal dan Juru Damai (Peacemaker) untuk kepala desa dan lurah. Acara ini menjadi momentum kolaborasi nasional lintas lembaga dengan ditandatanganinya kerja sama strategis antara BPHN dengan Kementerian Desa PDT, Kemendagri, Kemen PPA, dan Mahkamah Agung (MA).

Kepala BPHN, Min Usihen, dalam laporannya menyebutkan bahwa hingga saat ini, sudah terbentuk 5.008 Posbankum dari target 7.000 unit di seluruh Indonesia. "Ini adalah bagian dari komitmen negara untuk membuka selebar-lebarnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum," ujarnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, untuk mewujudkan keadilan yang berpihak pada rakyat kecil. “Akses terhadap keadilan bukan sekadar tuntutan, tapi hak setiap warga negara. Negara harus berpihak, terutama kepada mereka yang lemah secara ekonomi,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Supratman juga menyampaikan bahwa saat ini telah terdaftar ratusan organisasi bantuan hukum yang bekerja sama dengan BPHN dan siap memberikan layanan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin.

Turut hadir dalam acara tersebut secara langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, serta peserta Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025 dari berbagai penjuru tanah air yang mengikuti acara secara hybrid.

Ketua Mahkamah Agung Sunarto, menilai program ini sebagai terobosan strategis yang akan memperkuat pondasi hukum di akar rumput. “Ini langkah besar untuk membangun masyarakat yang sadar hukum dan mandiri dalam menyelesaikan persoalan secara damai di lingkup komunitasnya,” ujar Sunarto.

Program Posbankum Desa/Kelurahan ini tidak hanya bertujuan menghadirkan layanan hukum, tetapi juga membangun budaya hukum dan penyelesaian konflik yang damai. Dengan hadirnya paralegal dan juru damai dari lingkungan desa sendiri, penyelesaian sengketa tidak harus selalu sampai ke pengadilan.(Humas/YG)

Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur resmi menutup kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak (PARLETAK) Angkatan II Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual, Kamis (5/6/2025). Penutupan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Jonson Siagian, mewakili Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba.

Dalam sambutannya, Jonson Siagian menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini. Ia menekankan pentingnya pelatihan paralegal sebagai langkah nyata dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang selama ini sulit menjangkau layanan hukum.

“Banyak masyarakat kita yang masih belum memahami hukum secara utuh. Ketika berhadapan dengan persoalan hukum, tidak sedikit yang merasa bingung atau bahkan takut. Di sinilah pentingnya peran paralegal untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum maupun advokat,” ujarnya.

Menurut Jonson, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi kendala utama, yaitu persebaran pemberi bantuan hukum yang cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, kehadiran paralegal di desa dan kelurahan sangat strategis untuk memperkuat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum).

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta mampu memberikan pelayanan hukum yang tepat, berkualitas, dan terpercaya, khususnya dalam menangani permasalahan hukum non-litigasi seperti sengketa keluarga, masalah tanah, dan hak-hak masyarakat lainnya,” tambahnya.

Pelatihan Paralegal Serentak ini merupakan inisiatif Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang bersinergi dengan Kanwil Kemenkum NTT dan organisasi pemberi bantuan hukum di wilayah setempat. Kegiatan ini juga mendukung program prioritas nasional dalam bidang hukum, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila dan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

“Ini adalah langkah konkrit kami dalam membina hukum secara nasional melalui sinergi di daerah. Paralegal memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Jonson.

Tak lupa, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber dari kalangan advokat dan organisasi bantuan hukum yang telah membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka selama pelatihan berlangsung.

“Kami berharap peserta pelatihan dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemberi bantuan hukum dalam upaya pemberdayaan dan pendampingan masyarakat secara hukum,” pungkasnya.

Kegiatan PARLETAK ini pun resmi ditutup dengan pernyataan syukur dan harapan besar terhadap kontribusi para paralegal dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan mendapatkan keadilan yang layak.

Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT dibawah pimpinan SIlvester Sili Laba, melalui Tim Pelaksana Analisis Kebijakan, melaksanakan kegiatan pengumpulan data lapangan secara virtual dalam rangka evaluasi dampak Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Kamis (5/6/2025).

Kegiatan yang berlangsung di aula diikuti oleh anggota tim analisis Novebriani Sarah (Analis Hukum Ahli Muda), Dion C. Ariffin (Analis Hukum Ahli Pertama), dan Ririn Bire (Pelaksana), serta Nelci Septory (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) dan Maria Jacob (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) yang mengikuti melalui Zoom Meeting.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara bersama Ketua LBH Manggarai, Fransiskus Ramli Boy Koyu, S.H. bersama salah satu paralegal, Irwan, Ketua Posbakumadin Maumere: Ignasius Adam Fasi Ola Masan, S.H., dan Kepala Desa Pong Lao Kabupaten Manggarai, Inovensius Abin yang merupakan kelompok yang mengimplementasikan Permenkumham tersebut.

Kegiatan analisis evaluasi terhadap implementasi Permenkumham 3/2021 bertujuan untuk mengambil data dan informasi terkait pelaksanaan pelatihan paralegal, efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dan peran paralegal dalam melakukan pendampingan hukum, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Hasil dari analisis tersebut akan disampaikan kepada BPHN dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan evaluasi dalam membentuk kebijakan terkait paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

“Melalui pengumpulan data ini, kami ingin memastikan bahwa keberadaan paralegal benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan akses keadilan. Harapan kami, data yang kami peroleh bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Novebriani.

Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI V3) secara daring pada Kamis (5/6/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum NTT dalam mendukung transformasi digital di bidang tata kelola arsip, seiring dengan tuntutan efisiensi, transparansi, dan percepatan layanan administrasi publik.

SRIKANDI V3 merupakan aplikasi nasional yang dikembangkan untuk memperkuat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan arsip dinamis. Melalui kegiatan ini, para pegawai diharapkan dapat memahami fitur dan fungsi aplikasi SRIKANDI sehingga mampu mengimplementasikannya secara efektif dalam tugas sehari-hari guna mewujudkan sistem kearsipan yang tertib dan terdokumentasi dengan baik.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT Silvester Sili Laba, melalui sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yohanis Bely, menekankan bahwa penguasaan teknologi informasi, khususnya dalam bidang kearsipan, merupakan langkah strategis untuk mendukung layanan publik yang modern dan akuntabel. Ia mendorong seluruh jajaran untuk segera beradaptasi dengan sistem yang baru dan mengintegrasikan aplikasi SRIKANDI ke dalam proses kerja di lingkungan masing-masing.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber utama, Arsiparis Ahli Muda Dedi Syahputra dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkum RI, yang memberikan penjelasan teknis dan simulasi langsung penggunaan aplikasi. “Penerapan Aplikasi SRIKANDI V3 merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang modern, efisien, dan terintegrasi. Kearsipan bukan hanya urusan menyimpan dokumen, tetapi juga bagian penting dari akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan,” jelasnya.

Melalui terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTT dapat segera mengimplementasikan SRIKANDI secara optimal untuk mendukung peningkatan kinerja kelembagaan.