Kupang – Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pejabat struktural di lingkungan Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan CCVIII (208) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (16/04/2026), dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Yohanis Bely. Keikutsertaan ini menjadi bentuk komitmen Kanwil Kemenkum NTT dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Dalam laporan panitia, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan pelayanan, mewujudkan akuntabilitas jabatan pengawas, serta membekali peserta dengan pengetahuan dan wawasan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam pelayanan publik.
“Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan pelayanan, memperkuat akuntabilitas jabatan, serta memiliki wawasan yang komprehensif dalam menjalankan tugas pengawasan,” ujar Mutia.
Ia juga menjelaskan bahwa pelatihan ini dilaksanakan selama 104 hari dengan total 907 jam pelajaran dan diikuti oleh 40 peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Hukum RI, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, menegaskan bahwa jabatan pengawas memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan teknis di lapangan.
“Peserta dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu menjamin pelayanan publik yang prima, serta mengembangkan kompetensi manajerial yang adaptif terhadap tuntutan zaman,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa BPSDM Hukum mengemban amanat besar dalam mendukung visi pembangunan nasional, khususnya dalam mencetak pemimpin yang memiliki visi strategis, kompetensi unggul, serta berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, pelatihan ini menjadi ruang penting dalam membentuk karakter kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.
Ia juga menekankan bahwa pelatihan PKP tahun 2026 hanya dilaksanakan dalam satu angkatan, sehingga seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti setiap tahapan dengan sungguh-sungguh. Hal ini penting agar peserta mampu mengasah kemampuan manajerial sekaligus memperkuat jiwa kepemimpinan yang responsif dan profesional.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT berharap para peserta dapat mengimplementasikan ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama pelatihan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin pengawas yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
