Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) menggelar kegiatan Policy Talk: Penguatan Kapasitas Analisis Kebijakan sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang analisis kebijakan, Kamis (16/04/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid di Aula Kantor Wilayah ini diikuti oleh peserta dari lingkungan Kanwil Kemenkum NTT serta pemerintah daerah se-Nusa Tenggara Timur.
Peserta kegiatan terdiri dari Analis Kebijakan (AK) di lingkungan Kanwil, Jabatan Fungsional (JF) yang melaksanakan tugas analisis, serta analis kebijakan dari pemerintah daerah baik secara luring maupun daring. Pelaksanaan secara hybrid ini diharapkan dapat memperluas jangkauan peserta sekaligus menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman antar-analis kebijakan di wilayah NTT.
Acara dibuka dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, yang dibawakan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum,Hasran Sapawi. Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan langkah strategis dalam mendukung terciptanya kebijakan yang responsif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa analis kebijakan memiliki peran penting dalam menyediakan rekomendasi yang berbasis data dan analisis mendalam sebagai landasan pengambilan keputusan pimpinan. “Melalui kegiatan ini, saya berharap para analis kebijakan semakin meningkatkan kompetensi dan ketajaman analisisnya agar mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pada kegiatan ini, Analis Hukum Ahli Madya, Dintje Bule Logo, yang juga merupakan Koordinator BSK (Badan Strategi Kebijakan) Hukum, bertindak sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi, sementara materi utama disampaikan oleh FISIPOL Universitas Nusa Cendana,Laurensius P. Sayrani sebagai narasumber. Dalam pengantarnya, Dintje menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas analis kebijakan agar mampu menghadirkan rekomendasi yang tajam, relevan, dan mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih efektif.
Dalam pemaparannya, Laurensius menekankan bahwa seorang analis kebijakan harus memiliki pemahaman paradigmatik dalam memetakan kompleksitas masalah agar solusi yang ditawarkan benar-benar menjawab akar persoalan. Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari kesalahan tipe ketiga, yaitu ketika analis memberikan jawaban yang benar untuk masalah yang salah. Oleh karena itu, para analis didorong untuk memperkuat kemampuan identifikasi masalah dan advokasi hasil analisis kepada pimpinan agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
Suasana kegiatan berlangsung dinamis melalui sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Berbagai pertanyaan dan tanggapan disampaikan peserta terkait tantangan dalam menyusun analisis kebijakan yang akurat, mulai dari proses identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga strategi menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan. Narasumber memberikan penjelasan mendalam disertai contoh-contoh praktis sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya analisis kebijakan yang tajam, sistematis, dan aplikatif dalam mendukung kebijakan publik yang berkualitas.
Melalui kegiatan Policy Talk ini, Kanwil Kemenkum NTT berharap para analis kebijakan dapat terus meningkatkan kompetensi dan wawasan sehingga mampu bertransformasi menjadi aktor strategis dalam proses perumusan kebijakan. Dengan analis yang profesional, kritis, dan adaptif, diharapkan setiap keputusan yang diambil di lingkungan pemerintahan dapat lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan hukum di Nusa Tenggara Timur.
