Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan layanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan Penyeragaman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI, Senin (23/02/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus tindak lanjut implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta kebijakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Dari Kanwil Kemenkum NTT, kegiatan ini diikuti oleh Pranata Humas Ahli Muda, Dian Lenggu. Fokus pembahasan dalam kegiatan tersebut menitikberatkan pada pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan yang telah berjalan, guna memastikan keseragaman, kepastian prosedur, serta peningkatan kualitas layanan di seluruh kantor wilayah.
Hadir sebagai narasumber, Anggy Dian, Analis Kebijakan Ahli Pertama dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, memaparkan secara komprehensif kebijakan pelayanan publik dan standar pelayanan yang wajib diterapkan oleh kantor wilayah. Materi yang disampaikan mencakup standar layanan sebagai dasar kebijakan, prinsip-prinsip penyusunan standar pelayanan, kewajiban dan sanksi, siklus penyusunan standar layanan, produk layanan, hingga mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan masukan masyarakat.
Selain itu, turut dibahas pula aspek dasar hukum, sarana dan prasarana, serta fasilitas pendukung yang menjadi elemen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dari tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, menyampaikan bahwa penyeragaman standar pelayanan publik merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Standar pelayanan yang jelas dan seragam menjadi fondasi utama dalam memberikan kepastian hukum dan kepastian layanan kepada masyarakat. Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar setiap layanan yang diberikan semakin cepat, transparan, dan responsif,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja menuju birokrasi yang bersih dan melayani.
Dengan mengikuti kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTT menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan berinovasi, memastikan setiap layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur berjalan sesuai standar nasional serta sejalan dengan semangat reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang prima.
