Kupang - Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik serta memastikan integritas pelayanan, Kanwil Kemenkum NTT laksanakan kegiatan verifikasi data lapangan terhadap hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). Senin (20/04).

Pelaksanaan verifikasi ini mengacu pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi serta mengonfirmasi hasil survei kepuasan masyarakat secara langsung di lapangan.

Dalam kegiatan ini, Tim Kanwil yakni Analis Hukum Ahli Muda, Novebriani S. Sarah didampingi Analis Kebijakan Ahli Pertama, Maria Pricilla C. Roy, bersama dua orang pegawai menghimpun dan menyalurkan berbagai masukan dari responden sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik.

Verifikasi dilakukan di dua lokasi berbeda yakni Politeknik Pertanian Negeri Kupang, dengan responden Marry Wilhelmina Koting sebagai pengguna layanan pencetakan Apostille dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, dengan responden pelaku UMKM Madu An Nahl, Sultani Rifaid selaku pemilik usaha.

Pada kesempatan tersebut, Novebriani menyampaikan bahwa verifikasi lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan keakuratan data hasil survei sekaligus melihat langsung pengalaman masyarakat dalam menerima layanan.

“Melalui verifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa hasil survei benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Kami juga ingin mendengar langsung pengalaman dan masukan dari masyarakat agar kualitas pelayanan dapat terus kami tingkatkan,” ujar Novebriani.

Tim juga melakukan konfirmasi terhadap sejumlah aspek penting, antara lain kesesuaian prosedur layanan, kemudahan akses informasi, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan petugas. Tentunya  juga memastikan tidak adanya praktik pungutan liar dalam proses pelayanan.

“Selain melakukan konfirmasi, kami juga memastikan bahwa seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dan bebas dari praktik pungutan liar. Ini penting sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga integritas layanan publik,” tambah Novebriani.

Tidak hanya sebagai sarana konfirmasi dan penguatan integritas layanan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai masukan dan saran dari masyarakat. Berbagai hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, sejalan dengan komitmen dari Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba dalam mewujudkan layanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Kupang - Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur turut ambil bagian dalam kegiatan IP Talks Seri Webinar KI yang mengangkat tema “Pemanfaatan dan Komersialisasi Produk Indikasi Geografis melalui Marketplace”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara daring melalui Zoom, Senin (20/04/2026).

Partisipasi Kanwil Kemenkum NTT dalam kegiatan ini dihadiri oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Muhammad Rustham, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemahaman serta strategi pemanfaatan kekayaan intelektual, khususnya Indikasi Geografis (IG), sebagai aset ekonomi daerah.

Kegiatan ini menegaskan bahwa komersialisasi produk Indikasi Geografis kini tidak lagi terbatas pada pasar lokal. Melalui ekosistem marketplace, kekayaan alam yang khas dan memiliki nilai geografis dapat ditransformasikan menjadi komoditas unggulan yang mampu bersaing secara nasional bahkan internasional. Hal ini membuka peluang besar bagi produk-produk daerah untuk “naik kelas” dan menjangkau konsumen lebih luas, termasuk pasar global.

Webinar ini menghadirkan tiga narasumber kompeten di bidangnya. Pemateri pertama, Irma Mariana, membawakan materi “Dari Sertifikat ke Reputasi Pasar: Strategi Branding dan Komersialisasi Produk Indikasi Geografis”. Ia menekankan pentingnya membangun citra dan reputasi produk IG agar tidak hanya memiliki perlindungan hukum, tetapi juga daya tarik pasar yang kuat.

Selanjutnya, Ichwan Joesoef menyampaikan materi “Strategi Meningkatkan Daya Tarik dan Saing di Marketplace”. Dalam paparannya, ia mengulas berbagai pendekatan untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing produk di platform digital, termasuk optimalisasi tampilan produk dan strategi pemasaran berbasis data.

Sementara itu, pemateri ketiga, Hilmi Ardianto, membahas “Potential of Geographical Indications in E-Commerce Marketplaces”. Ia menjelaskan potensi besar produk IG dalam ekosistem e-commerce, serta bagaimana platform digital dapat menjadi jembatan bagi produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTT berharap dapat mendorong pemanfaatan Indikasi Geografis secara optimal di wilayah NTT. Tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengikuti kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal selaku Unit Kearsipan I dan Instansi Pembina Kearsipan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung percepatan peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan di lingkungan Kementerian Hukum, Senin (20/04/2026).

Biro Umum sebagai penyelenggara kegiatan menegaskan bahwa pengawasan kearsipan menjadi bagian penting dalam mendukung administrasi pemerintahan yang efektif, khususnya dalam menjaga ketersediaan arsip sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban organisasi.

Hadir dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Arsiparis Ahli Muda Yuliana Rahmawati, Arsiparis Ahli Pertama Marwentjie Ndolu bersama beberapa perwakilan dari masing-masing Divisi dan Bagian di Kanwil Hukum NTT.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai standar pengelolaan arsip, evaluasi hasil pengawasan sebelumnya, serta langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan kearsipan pada tahun 2026.

Selain itu, dibahas pula pentingnya sinergi antarunit kerja dalam mendukung tertib arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, dalam keterangannya menegaskan bahwa pengawasan kearsipan merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel.

“Saya berharap seluruh jajaran dapat terus meningkatkan komitmen dalam pengelolaan arsip secara baik, karena arsip yang tertata dengan benar menjadi fondasi penting dalam pelayanan publik yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) mengikuti kegiatan Sharing Session Isu Aktual Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan (SE-IA) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional secara daring, Senin (20/4/2026). Hadir dari Kanwil Kemenkum NTT, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Hasran Sapawi bersama jajaran.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman hukum para penggerak Posbankum Desa/Kelurahan, yang terdiri dari kepala desa/lurah dan paralegal. Melalui forum interaktif ini, peserta mendapatkan ruang untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan penyelesaian konflik hukum, serta membahas isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat.

Dalam sesi pemaparan, Sudaryadi Narasumber dari BPHN, mengangkat materi terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Ia menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat masih belum merata, padahal pencatatan perkawinan memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi suami, istri, dan anak.

“Pencatatan perkawinan bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar perlindungan hukum keluarga. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya karena faktor budaya, keterbatasan informasi, dan rendahnya pemahaman hukum,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa strategi penyebarluasan informasi yang efektif, seperti sosialisasi langsung, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, serta inovasi layanan seperti jemput bola dan digitalisasi, terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.

Sementara itu, narasumber berikutnya, Agustina, membagikan pengalaman terkait layanan informasi hukum pencatatan perkawinan di Kelurahan Kulim, Pekanbaru. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa layanan informasi hukum di tingkat kelurahan menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur, syarat, dan pentingnya legalitas perkawinan.

Menurutnya, berbagai persoalan masih kerap ditemukan di lapangan, seperti praktik nikah siri, kurangnya dokumen administrasi, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak kelurahan melakukan pendekatan melalui penyuluhan, konsultasi hukum, serta pendampingan langsung dalam pengurusan administrasi ke instansi terkait seperti KUA dan Dukcapil.

“Pendekatan persuasif dan edukasi langsung kepada masyarakat sangat efektif. Selain itu, koordinasi lintas lembaga juga menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pencatatan perkawinan,” ungkapnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT Silvester Sili Laba pun menyampaikan bahwa SE-IA merupakan forum strategis dalam meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas para penggerak Posbankum, khususnya dalam menangani persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan masyarakat seperti pencatatan perkawinan. Kami mendorong agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat diimplementasikan di wilayah NTT,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah, Dukcapil, KUA, dan unsur masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tertib administrasi hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sadar hukum, tetapi juga memperoleh perlindungan hak secara optimal,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peran Posbankum Desa/Kelurahan semakin optimal dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, sekaligus menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kesadaran hukum dan akses terhadap keadilan di daerah

Kupang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) mengikuti agenda Penguatan dan Implementasi Seluruh Aspek Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara daring, Senin (20/04/2026).

Kegiatan diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yohanis Bely, Analis Anggaran Ahli Muda Hilon Pisca FoEs, dan jajaran ASN yang tergabung dalam Pokja Pelayanan Publik.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi, Dewi Ambarwati, menyampaikan pentingnya penyelenggaraan kegiatan ini dalam rangka menghadirkan pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Pelayanan publik, baik secara daring maupun luring, perlu dipastikan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Kami juga berharap seluruh peserta dapat aktif dalam forum ini agar kegiatan berjalan dengan maksimal,” ujarnya.

Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penguatan kapasitas aparatur terhadap implementasi kebijakan pelayanan publik dengan menghadirkan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik, Ajib Rakhmawanto sebagai pembicara yang menekankan pentingnya pengembangan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Layanan informasi harus terus mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat, sehingga manfaat layanan dapat dirasakan secara optimal. Selain itu, pelayanan publik juga perlu mampu mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan,” ujar Ajib.

Ia juga menambahkan bahwa perubahan lingkungan yang dinamis menuntut setiap instansi untuk terus beradaptasi, baik terhadap perkembangan teknologi maupun tuntutan masyarakat, guna membangun kepercayaan publik.

“Kita perlu terus beradaptasi dengan perkembangan yang ada, termasuk teknologi dan ekspektasi masyarakat agar pelayanan publik dapat berjalan efektif dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh perwakilan Analis Kebijakan Ahli Pertama Harry Alfredo Purba, yang mengulas tentang pengantar kebijakan standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam keterangannya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT., Silvesters Sili Laba mengatakan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan jajarannya dapat semakin memahami implementasi kebijakan pelayanan publik secara menyeluruh, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan berkelanjutan.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumNTT
#SetahunBerdampak
#TransformasiHukum
#HukumUntukSemua