Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengikuti kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal selaku Unit Kearsipan I dan Instansi Pembina Kearsipan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung percepatan peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan di lingkungan Kementerian Hukum, Senin (20/04/2026).
Biro Umum sebagai penyelenggara kegiatan menegaskan bahwa pengawasan kearsipan menjadi bagian penting dalam mendukung administrasi pemerintahan yang efektif, khususnya dalam menjaga ketersediaan arsip sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban organisasi.
Hadir dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Arsiparis Ahli Muda Yuliana Rahmawati, Arsiparis Ahli Pertama Marwentjie Ndolu bersama beberapa perwakilan dari masing-masing Divisi dan Bagian di Kanwil Hukum NTT.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai standar pengelolaan arsip, evaluasi hasil pengawasan sebelumnya, serta langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan kearsipan pada tahun 2026.
Selain itu, dibahas pula pentingnya sinergi antarunit kerja dalam mendukung tertib arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, dalam keterangannya menegaskan bahwa pengawasan kearsipan merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel.
“Saya berharap seluruh jajaran dapat terus meningkatkan komitmen dalam pengelolaan arsip secara baik, karena arsip yang tertata dengan benar menjadi fondasi penting dalam pelayanan publik yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
