
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
Menimbang :
a. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah;
b. bahwa organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM.
Permenkum Nomor 2 Tahun 2024 Orta Kanwil Hukum.pdf
