Kupang – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur turut ambil bagian dalam upacara penurunan bendera merah putih yang digelar di halaman Kantor Gubernur NTT, Minggu (17/08/2025).
Hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, dengan penuh khidmat mengikuti jalannya upacara yang menjadi puncak dari rangkaian peringatan hari kemerdekaan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Upacara penurunan bendera dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena dan diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat tinggi pemerintah daerah, anggota TNI/Polri, pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.
Mengusung tema nasional tahun ini, “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” peringatan HUT RI ke-80 menjadi momentum refleksi dan evaluasi perjalanan bangsa sekaligus pengingat akan pentingnya persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan masa depan, terutama dalam membangun daerah-daerah strategis seperti Nusa Tenggara Timur.
Hasran Sapawi menyampaikan bahwa partisipasi Kanwil Kemenkum NTT dalam upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan dan simbol komitmen untuk terus menjaga nilai-nilai kebangsaan.
“Upacara ini bukan sekadar seremonial, tapi juga pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan dengan kerja nyata” ujar Hasran.
Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum NTT akan terus memperkuat perannya dalam menciptakan tata kelola hukum yang adil, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat NTT.
Rangkaian upacara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara serta semangat kolaborasi antar instansi guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
