Kupang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba melakukan audiensi dengan Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, Minggu (27/04/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur NTT tersebur dihadir oleh Kepala Kantor Wilayah didampingi Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Madya, Yunus Bureni dan Pranata Humas Ahli Muda Dian Lenggu.
Dikesempatan tersebut Kakanwil menyampaikan komitmennya bersama jajaran untuk lebih memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT. Antara lain dalam pembentukan produk hukum daerah, pelindungan Kekayaan Intelektual, layanan Administrasi Hukum Umum, dan pembinaan hukum.
Kakanwil Silvester meminta dukungan Pemprov NTT dalam hal pembentukam peraturan daerah (perda) provinsi terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan yang presisi. Mengingat, data yang akurat, aktual, dan relevan merupakan indikator tercapainya keadilan sosial.
"Sesuai amanat Pasal 1 Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), kita membutuhkan adanya regulasi terkait integrasi satu data di tingkat daerah", ujarnya.
Menurutnya, melalui SDI diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.
Begitu juga dengan kaitan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Kakanwil berharap pemerintah provinsi NTT bisa memberikan atensi penuh kepada para UMKM yang ada di NTT agar memiliki badan hukum melalui pendaftaran Perseroan Perorangan.
Gubernur NTT menyambut positif audiensi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT yang dipimpin langsung oleh Kakanwil. Pihaknya siap menindaklanjuti masukan yang disampaikan Kakanwil terkait pembentukan perda tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data.
"Saya pikir dengan adanya perda desa presisi ini merupakan langkah yang tepat karena saat ini jika kita melihat dari berbagai aspek yang paling dibutuhkan adalah ketepatan data untuk bisa menanggulangi permasalahan secara tepat agar bisa sampai ke akar rumput", ujarnya. Ia juga meminta dukungan dari jajaran Kementerian Hukum terhadap isu dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang marak terjadi di NTT belakangan ini.
Gubernur yang didampingi Kabag Bantuan Hukum Lukas Mau dan Kabag Produk Hukum kabupaten / kota Charisal Manu mengapresiasi sinergi dan kolaborasi antara Pemprov dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda Provinsi NTT sebelum ditetapkan menjadi perda.
