Kupang – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas layanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) NTT melakukan verifikasi lapangan terhadap hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di UMKM Family Cooking, Selasa(20/05/2025).
Dibawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT Silvester Sili Laba, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Analis Hukum Ahli Muda, Novebriani Sarah didampingi Analis Hukum Pertama Marcela Endo dan Pelaksana pada Kanwil Hukum NTT Yano Ganggas . Verifikasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang telah dikumpulkan melalui survei sebelumnya.
Data yang diperoleh dari survei diharapkan tidak hanya menggambarkan hasil isian kuesioner, tetapi benar-benar mencerminkan pengalaman nyata pelaku UMKM dalam berinteraksi dengan layanan Kemenkum NTT.
“Kami ingin memastikan bahwa hasil survei benar-benar merepresentasikan suara dari para pelaku UMKM, bukan sekadar formalitas pengisian kuesioner,” jelas Novebriani.
UMKM Family Cooking, yang dikelola oleh Imelda Maroe, menjadi salah satu sasaran kegiatan verifikasi ini karena partisipasinya dalam survei serta proses aktif pendaftaran merek yang sedang mereka jalani. Dalam keterangannya, Imelda menyampaikan apresiasinya terhadap layanan Kemenkum yang dinilai cepat, jelas, dan tidak berbelit-belit.
“Selama proses pendaftaran merek, kami merasa sangat terbantu. Pelayanannya baik dan tidak dipersulit sama sekali. Kami merasa dihargai sebagai pelaku usaha kecil,” ujar Imelda.
Kegiatan verifikasi ini dilakukan dengan metode wawancara langsung, observasi, serta pengecekan ulang data kuesioner. Tim Kemenkum NTT berupaya menggali lebih dalam terkait persepsi pelaku usaha terhadap aspek integritas dan kualitas pelayanan yang diberikan.
Survei SPAK dan SPKP merupakan bagian dari evaluasi internal yang rutin dilakukan Kemenkum sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi lembaga dalam memberikan layanan publik. Hasil survei yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan, serta memperbaiki sistem pelayanan yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami tidak hanya ingin mendapatkan data, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat dengan pelaku UMKM. Mereka adalah mitra strategis dalam pembangunan ekonomi, dan sudah seharusnya mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas,” tambah Marcela.
Dengan verifikasi ini, Kemenkum berharap dapat terus mendorong terciptanya pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan benar-benar berpihak pada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta langkah konkret untuk menjamin keabsahan hasil dan terus memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan kepada publik.(Humas/YG)
