Kupang - Kanwil Kemenkum NTT dibawah kepemimpinan Silvester Sili Laba menggelar rapat pemaparan Target Kinerja (TARJA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal dan Badan Strategi Kebijakan (BSK), bertempat di aula Kanwil. Kamis (22/01).
Rapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja serta anggaran agar selaras dengan kebijakan strategis Kementerian Hukum. Pemaparan difokuskan pada sinkronisasi target kinerja dengan alokasi anggaran, sekaligus memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, menekankan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan dalam menyelesaikan setiap tantangan organisasi. Ia menyampaikan bahwa sebesar apa pun persoalan yang dihadapi, apabila dikerjakan secara bersama-sama dengan perencanaan yang baik dan komitmen yang kuat, maka akan menjadi lebih ringan dan efektif untuk diselesaikan.
“Setiap tantangan tidak bisa diselesaikan secara individual. Dengan semangat saling mengasihi, saling mendukung, dan bergandeng tangan antarunit kerja, kita tidak hanya mampu menyelesaikan masalah, tetapi juga mengembangkan potensi organisasi agar semakin solid dan produktif,” ungkap Hasran.
Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus membangun sinergi dan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan menjadi kunci utama agar setiap kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten.
“Komunikasi merupakan fondasi utama dalam bekerja. Rekan-rekan yang namanya telah tercantum dalam surat keputusan yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjaga komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Lebih dari itu, mari kita terus melangkah maju dengan meningkatkan kompetensi masing-masing, sehingga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat semakin profesional dan berdaya saing,” tegas Bawono.
Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum NTT diharapkan mampu memperkuat keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program, sekaligus meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh. Sinergi, komunikasi, dan peningkatan kompetensi menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan hukum yang optimal di wilayah NTT.
