
Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui partisipasi aktif dalam Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum, Senin (24/11/2025). Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia sebagai langkah strategis dalam memastikan profesionalitas dan kinerja pegawai.
Penilaian kompetensi yang berlangsung di Kanwil Kemenkum NTT diawasi langsung oleh Asesor SDM dari BPSDM Hukum. Dari Kanwil NTT, dua pegawai yakni Nikolaus Tak, Penyuluh Hukum Ahli Muda yang mengikuti ujian untuk kenaikan jenjang Ahli Madya, dan Khaedir, fungsional umum yang mengikuti ujian untuk Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama.

Pelaksanaan kegiatan turut dipantau langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yohanis Bely. Keduanya memberikan dukungan penuh kepada para peserta agar dapat menjalani proses dengan baik.
Kegiatan uji kompetensi ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Hukum RI, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya pelaksanaan uji kompetensi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pegawai dalam jabatan fungsional.

“Dalam rangka menjamin pengembangan karier pegawai, perlu dilakukan uji kompetensi untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum. Melalui ujian ini, kita memastikan bahwa setiap peserta memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam mendukung tugas dan peran masing-masing,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini serta menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pegawai sebagai pondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Ia juga berharap para peserta dari Kanwil NTT dapat menunjukkan kemampuan terbaik dan terus berkomitmen dalam mendukung tugas-tugas di bidang hukum.
Pelaksanaan penilaian kompetensi ini diharapkan tidak hanya menjadi wahana evaluasi, tetapi juga momentum peningkatan mutu SDM di lingkungan Kemenkum, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTT menegaskan kesiapan dan keseriusannya dalam menjaga standar profesionalitas serta mewujudkan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

