Jakarta-Untuk menyempurnakan kebijakan hukum di tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum). Jumat(14/03/2025).
Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Jonson Siagian, bersama Analis Hukum Ahli Madya, Dientje Bule Logo, dan Analis Hukum Ahli Muda, Novebriani S. Sarah, bertemu dengan jajaran BSK Hukum untuk membahas strategi kebijakan hukum yang akan diterapkan di wilayah.
Dalam kegiatan ini, jajaran Kanwil Kemenkum NTT disambut oleh Sekretaris BSK Hukum, Dwi Hananto didampingi Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan Yuditia Nurimaniar dan para JF perwakilan Analisis dan Kebijakan SIPKUMHAM, Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan, Diskusi Strategi Kebijakan, indeks Reformasi Hukum dan Survei Persepsi Anti Korupsi-Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK SPKP).
Jonson Siagian dalam sapaannya menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan BSK Hukum kepada Kanwil NTT pada Tahun 2024 dan memohon pengarahan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025.
“Kami mengucapkan terima atas apresiasi pelaksana kerja di Tahun 2024, kami memperoleh sejumlah penghargaan terkait SIPKUMHAM, Analisis Evaluasi Implementasi Kebijakan, dan SPAK SPKP, tentunya semua itu karena suport luar biasa dari Tim BSK kepada kami. Kesempatan hari ini kami berkonsultasi terkait beberapa hal dalam kesiapan pelaksanaan kegiatan di tahun 2025”, ujar Jonson Siagian.
Hal tersebut disambut baik oleh Dwi Hananto, dan menyampaikan terima kasih serta kesiapan mendukung kerja-kerja BSK Hukum yang dilaksanakan Kanwil Hukum NTT. Pada kesempatan itu juga, Dwi Hananto berharap ditengah efisiensi, BKS Hukum dan Kanwil tetap solid dalam menyelesaikan tugas dan fungsi secara maksimal yaitu dalam upaya menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti.
Selain itu, Yuditia juga menambahkan, memang terdapat perbedaan penyelenggaraan kegiatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, BSK Hukum mencoba merangkai Pemetaaan SIPKUMHAM menjadi dukungan bagi pelaksanaan Analisis Evaluasi dan Implementasi Kebijakan dan disosialisasikan melalui Diskusi Strategi Kebijakan. Diharapkan isu-isu aktual dalam masyarakat menjadi perhatian dalam penyusunan analisis kebijakan di wilayah.
Kegiatan dilanjutkan dengan konsultasi secara mendalam bersama tim kanwil dengan tim teknis dari setiap kegiatan BSK Hukum di wilayah serta bagian perencanaan kegiatan dan rencana aksi yang tetap didampingi Dwi Hananto hingga akhir kegiatan.
