Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur menghadiri kegiatan Refleksi Akhir Tahun Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024, di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Selasa(17/12/2024). Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Jonson Siagian dan Kepala Divisi Administrasi, Rakhmat Renaldy.
Kegiatan refleksi kali ini menjadi kegiatan keempat, setelah kegiatan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), dan Kementerian Hukum.
Kegiatan ini dibuka dengan laporan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk mengevaluasi serta memperbaiki kinerja Ditjen PP dalam menghadapi tahun 2025.
“Diharapkan seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan terbaik di tahun mendatang. Sehingga pelaksanaan program baik di pusat maupun di wilayah diharapkan dapat mencapai target secara optimal dengan hasil maksimal,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa Indonesia memerlukan Undang-Undang (UU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Sebagai informasi, Presiden Prabowo telah menyarankan agar pemerintah secara selektif memberikan amnesti untuk kasus-kasus tertentu setiap tahunnya.
“Momentumnya (memiliki UU tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) pas untuk kita lakukan. Presiden memberikan saran agar mungkin setiap tahun dengan selektif akan memberikan amnesti untuk kasus-kasus tertentu,” ucapnya.
Lebih lanjut, Menteri Supratman menjelaskan, bahwa dalam tahun-tahun mendatang, Indonesia akan memiliki agenda-agenda strategis di bidang Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, jajaran DJPP perlu mengantisipasi isu-isu aktual, salah satunya tentang grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi.
Selain itu, meminta DJPP untuk mulai menyiapkan Undang-undang yang terkait dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Supratman juga mengatakan pembentukan UU tersebut telah menjadi kesepakatan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Sudah sepakat bersama DPR, bahwa UU tentang Pemilu dan Pemilukada akan diinisiasi oleh DPR. Sedangkan UU tentang Partai Politik diinisiasi oleh pemerintah. Perlu dipersiapkan dari sekarang,” ujarnya.
Supratman mengingatkan jajaran DJPP untuk menguatkan fungsi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harapannya, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Asta Cita Presiden Prabowo.
“Perlu penguatan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan sehingga kita bisa mengatasi over regulasi di berbagai sektor. Kemudian mengurangi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, konflik norma hukum, atau konflik kewenangan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” tandasnya.
Supratman mengharapkan kegiatan refleksi akhir tahun 2024 DJPP dapat memberikan banyak pelajaran dan manfaat guna mendukung kinerja Kementerian Hukum RI di bidang pembentukan regulasi menuju Indonesia Emas 2045.
“Melalui refleksi kita bisa mengevaluasi bersama terhadap apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung perbaikan legislasi dan regulasi Indonesia ke depan,” tutupnya.
Momen kegiatan refleksi ini, sebagai kesempatan dilakukan sejumlah penandatanganan kerja sama, antara lain Minutes of Meeting antara Ditjen PP dan JICA, serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Keahlian DPR RI.
Dalam acara ini juga diberikan penganugerahan Anugerah Legislasi Tahun 2024 yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Pimpinan Tinggi Pratama.
Selain itu, penghargaan Tokoh Inspiratif dalam Mendukung Perkembangan Legislasi di Indonesia turut diserahkan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata terhadap penguatan legislasi di tanah air.
Momentum penting lainnya adalah penyerahan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan terkait Panca Prioritas Presiden dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada Menteri Hukum, serta peluncuran dua buku penting, yakni “Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat” dan “Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah”. Buku tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
