Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT), Dibawah Kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bawono Ika Sutomo, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 bertempat di BPSDM Kemenkum RI, Kamis (31/07/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan secara nasional ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta. Dalam sambutannya, Nico menekankan pentingnya pelaksanaan Uji Kompetensi (Ukom) sebagai alat ukur objektif untuk mengetahui sejauh mana pimpinan mampu mencapai target organisasi, serta sebagai bentuk konkret pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Uji kompetensi ini memperlihatkan arah dan tujuan yang ingin dicapai organisasi, dengan parameter yang jelas dan terukur. Ini menjadi salah satu syarat teknis untuk menilai kemampuan seorang pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan di lingkup tugasnya,” ujar Nico Afinta.
Kegiatan ini diikuti oleh 96 Pimpinan Tinggi (Pimti) dari seluruh Indonesia yang akan mengikuti proses uji kompetensi sebagai bagian dari prinsip utama mobilitas talenta, sebagaimana diamanatkan oleh UU ASN terbaru. Prinsip ini menekankan pentingnya pengembangan pengetahuan dan pengalaman, serta kemampuan untuk membangun jejaring lintas sektor guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi.
Dalam kesempatan ini, Sekjen Kemenkum juga mengingatkan agar para pimpinan tidak hanya fokus pada pencapaian kinerja internal, tetapi juga aktif memperluas jaringan kerja sama dengan para stakeholder eksternal. “Semakin besar jaringan yang kita bangun, maka semakin tinggi peluang kita untuk menyelesaikan berbagai tantangan organisasi,” tambahnya.
Kehadiran pimpinan Kanwil Kemenkum NTT menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan nasional serta menumbuhkan budaya kinerja yang berbasis kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kepala Kanwil, Silvester Sili Laba, menyampaikan bahwa partisipasi ini adalah bentuk kesiapan NTT dalam menyongsong era birokrasi modern yang adaptif dan kolaboratif.
“Uji kompetensi ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan yang berdampak langsung pada pelayanan publik yang lebih baik di NTT,” ujar Silvester.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi pendorong peningkatan kualitas SDM aparatur secara menyeluruh, dan menjadikan Kementerian Hukum semakin profesional, responsif, dan mampu menjawab tantangan hukum di masa mendatang.(Humas/YG)
