Ende - Sinergi antara Kementerian Hukum dan Komisi XIII DPR RI merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan legislative terhadap tugas eksekutif di bidang hukum, HAM, dan administrasi negara, termasuk pembahasan kebijakan strategis misalnya peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual. Hal inilah yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba dalam sambutannya pada kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Hubungan Kelembagaan yang berlangsung di Universita Flores Ende, Senin (1/12/2025). 
Adapun kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda dan turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Ende. Disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi yang kuat antara pemerintah, DPR, perguruan tinggi, dan masyarakat yang merupakan kunci utama dalam memperkuat sistem hukum dan pelayanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. 
Wakil Ketua Komisi XIII, Andreas Hugo Pareira dihadapan civitas akademika Unflor menyampaikan bahwa momen ini menjadi penting karena berlangsung dialog konstruktif antara DPR sebagai wakil rakyat. Pemerintah dan juga civitas akademika.
“Kenapa penting, karena melalui forum ini menghasilkan langkah konkrit, seperti peningkatan akses layanan hukum dan layanan fasilitasi kekayaan intelektual di NTT”, ujarnya.
Rektor Unflor, Willybrodus Lamana mengatakan, ditengah era globalisasi dan digitalisasi mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa harus mempelajari dan memahami pentingnya peranan masing-masing stakeholder dalam menerapkan kebijakan dan mengimplementasikannya sesuai tata aturam yang berlaku.
