Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengikuti kunjungan dari Sekretariat Dukungan Kabinet dalam rangka peninjauan pelaksanaan Program Pengendalian Tuberkulosis (PHTC TBC) di wilayah NTT, Kamis (13/11/2025), bertempat di Hotel Sasando Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan pemerintah pusat dalam upaya mempercepat eliminasi TBC di Indonesia. Hadir dari Kemenkum NTT, Analis Hukum Ahli Madya, Hempy J. W. Poyk, beserta jajaran yang turut berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Hadir dari tim Sekretariat Dukungan Kabinet, Willya Indriani beserta Sjahriati Roche dari Kementerian Sekretariat Negara, yang melakukan diskusi bersama pemerintah daerah, Kanwil Kemenkum NTT, Kanwil HAM NTT,Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT, BPJS Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Kesejahteraan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, serta PERINDO Provinsi NTT. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pengendalian TBC di daerah.
Dalam kesempatannya, Analis Hukum Ahli Madya, Hempy J. W. Poyk, menyampaikan pentingnya pemerataan tenaga medis, anggaran, dan sarana prasarana oleh Dinas Kesehatan terkait peninjauan pelaksanaan Program Pengendalian Tuberkulosis (PHTC TBC) di wilayah NTT. “Agar program ini berjalan maksimal, diperlukan pemerataan tenaga kesehatan dan dukungan anggaran serta sarana prasarana yang memadai di seluruh wilayah. Sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam keberhasilan eliminasi TBC di daerah,” ujarnya.
Dari tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen jajarannya untuk terus berkolaborasi dalam mendukung kebijakan pemerintah. “Kemenkum NTT siap bersinergi dalam setiap langkah pemerintah untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan bersama. Melalui pendekatan hukum dan pelayanan publik, kami turut mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional, Kanwil Kemenkum NTT berkomitmen untuk terus memperkuat peran hukum dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Melalui sinergi lintas sektor dan koordinasi berkelanjutan, diharapkan upaya eliminasi TBC dapat berjalan efektif dan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur.
