Kupang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) turut ambil bagian dalam Workshop Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkum RI, Kamis (15/5/2025).
Mengusung tema “Penguatan Evaluasi Internal untuk Meningkatkan Kualitas SAKIP Menuju Pemerintahan yang Akuntabel,” kegiatan ini menjadi momen strategis dalam mengakselerasi budaya kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Hukum. Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT Silvester Sili Laba, Analis Anggaran Ahli Muda Hillon Pisca FoEs dan jajaran turut serta mengikuti kegiatan secara daring
Inspektur Wilayah IV Itjen Kemenkum, Dr. Bambang Setyabudi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya evaluasi internal dalam mendorong akuntabilitas kinerja. Ia menggarisbawahi bahwa evaluasi bukan semata-mata kegiatan administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan kinerja organisasi berjalan optimal dan efisien.
“Dengan efisiensi anggaran, kita dituntut mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan efektif. Harapannya, capaian nilai SAKIP yang pada 2024 berada di angka 78,32 dapat meningkat secara signifikan tahun ini,” ujar Bambang.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Anisa, selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah I.
Dalam pemaparannya, Anisa menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan SAKIP di tiap instansi, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret.
Lebih lanjut, Anisa menyoroti beberapa aspek krusial dalam peningkatan kualitas implementasi SAKIP, seperti Penyusunan dokumen perencanaan yang menggambarkan logical framework yang tepat, Peningkatan capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan isu nasional, Penguatan budaya kinerja dan pola pikir berbasis hasil, Monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran, Refocusing program agar selaras dengan efisiensi anggaran dan output yang maksimal.
Kegiatan ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran di Kementerian Hukum, termasuk di wilayah, untuk terus mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil serta menjadikan SAKIP sebagai alat kontrol manajemen yang nyata.
“Saya mengajak seluruh peserta, khususnya dari Kantor Wilayah, untuk menginternalisasi materi yang disampaikan demi peningkatan nilai SAKIP Kemenkum 2025. Mari kita wujudkan pemerintahan yang semakin akuntabel,” tutup Anisa.
Workshop ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga wadah konsolidasi semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan demi pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan berdampak nyata.
