Kupang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan III Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Senin (15/09/2025).
Kegiatan strategis ini diikuti secara serentak oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkum dari Sabang sampai Merauke, sebagai bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik. Dari Nusa Tenggara Timur nampak hadir mengikuti kegiatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dian Lenggu beserta jajaran.
Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Wilayah II Kemenkum menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Rencana Aksi/Rencana Kerja Tahunan RB selama periode transisi tahun 2025. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah rata-rata indeks Reformasi Birokrasi nasional, yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program RB di lingkungan Kemenkum.
Ditekankan pula bahwa seluruh unit kerja, baik pusat maupun daerah, harus mampu melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) agar transformasi birokrasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah NTT.
“Komitmen kami adalah perubahan nyata, bukan sekadar administratif. Kami ingin memastikan bahwa layanan publik yang diberikan oleh Kemenkum NTT semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel,” tegas Silvester.
Ia juga menambahkan bahwa hasil evaluasi ini akan dijadikan bahan introspeksi dan pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja organisasi, khususnya dalam menghadapi tantangan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Monev ini, Kanwil Kemenkum NTT akan segera melakukan rapat koordinasi internal untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, memperkuat komitmen tim, serta menyusun strategi perbaikan yang lebih konkret untuk Triwulan IV mendatang.
Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa Reformasi Birokrasi adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan kerja sama semua pihak untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.
