Kupang — Kementerian Hukum Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur mengikuti diskusi "BSK Hukum Policy Talk" yang digelar Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK). Adapun kegiatan ini dalam upaya meningkatkan kapasitas JFAK di Kantor Wilayah, Jumat (20/06/2025).
Nampak hadir mengikuti kegiatan secara daring di Kanwil NTT, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan didampingi Pembinaan Hukum Jonson Siagian, Analis Hukum Ahli Madya Dientje Bule Logo, Anali Hukum Ahli Muda Novebriani Sarah, ASN serta CPNS dalam bidang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harnanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan pemahaman terkait tugas dan fungsi BSK Hukum, teknis substansi Analis Kebijakan, dan motivasi bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
"Diharapkan dengan substansi yang disampaikan dapat meningkatkan kerja secara efektif dan efisien, terkait penguatan tugas dan fungsi, serta memberi motivasi kepada Analisis Kebijakan," Ujar Dwi Harnanto.
Ia menjelaskan bahwa ruang lingkup dari kegiatan adalah untuk memberikan (sharing) pengetahuan dan pemahaman bagi pegawai BSK, Jabatan Fungsional Analisis Hukum, Eslon I, dan Unit Pelaksana Teknis dalam menjalankan tugas sehari-hari di Kementerian Hukum.
Sementara itu, Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, juga menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi para ASN khususnya yang mengambil jabatan Analis Kebijakan dengan memahami Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) dan tugas BSK di Kantor Wilayah, serta tentang bagaimana Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi bisa memberikan penguatan fungsi dan peran Analisis Kebijakan dapat memberikan kontribusi kinerja dan kualitas kebijakan di bidang hukum.
Ia juga mengingatkan kembali dengan adanya Peraturan Menteri yang baru tentang SOTK di Kementerian Hukum dan Kantor Wilayah. "Tugas dan fungsi dari BSK merupakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum", ucapnya.
"Kami akan memberikan rekomendasi strategis di lingkungan Kementerian Hukum, pimpinan, maupun stakeholder di bidang hukum agar bisa lebih bertanggung jawab dan berbasis bukti yang nyata", tambah Kepala BSK.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT pun berharap dengan mengikuti rangkaian kegiatan ini peserta diharapkan dapat memahami dengan baik arahan yang diberikan untuk dapat dipedomani dalam peningkatan kompetensi kinerja dan mampu memberikan kontribusi positif bagi organisasi.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KemenkumNTT
