Depok - Memasuki hari kedua pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025, Kanwil Kemenkum NTT melanjutkan agenda kegiatan dengan pembahasan secara mendalam melalui pembahasan kerja komisi, Rabu (30/07).
Setelah pada hari pertama menerima paparan capaian kinerja dan evaluasi program, hari kedua difokuskan pada diskusi substantif melalui forum komisi yang dibentuk berdasarkan kelas kantor wilayah dan klaster isu strategis. Dalam forum ini, para peserta lintas Kanwil diberi ruang untuk bertukar pandangan secara lebih mendalam serta berkontribusi dalam merumuskan kebijakan dan langkah akselerasi pemenuhan target kinerja untuk semester berikutnya. Forum ini dirancang agar setiap komisi mampu menghasilkan rumusan yang konkret, berbasis data, dan relevan dengan tantangan implementatif di masing-masing wilayah.
Kegiatan pembahasan komisi ini tidak hanya terbatas pada internal satu Kanwil saja, namun mempertemukan jajaran dari berbagai Kantor Wilayah se-Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif, berbagi praktik baik (best practice), dan menyamakan pemahaman antar-unit pelaksana teknis maupun antar-Kanwil yang memiliki karakteristik wilayah berbeda.
Dalam pembagian komisi tersebut, Kakanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, tergabung dalam Komisi II. Komisi ini secara khusus membahas isu-isu terkait Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, termasuk evaluasi kinerja regulasi, implementasi pembinaan hukum terpadu, serta pemetaan tantangan di daerah.
"Melalui forum komisi ini, kami tidak hanya mendiskusikan capaian dan tantangan, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas wilayah. Dalam Komisi II, kami fokus pada penguatan aspek regulasi dan pembinaan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. Harapannya, rekomendasi yang kami rumuskan dapat menjadi arah strategis yang aplikatif dan berdampak nyata dalam pelaksanaan kinerja di semester berikutnya." pungkas Kakanwil.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yohanis Bely, masuk dalam Komisi I, yang membahas Dukungan Manajemen, dengan ruang lingkup meliputi perencanaan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta keuangan. Komisi ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi hambatan administratif, berbagi solusi dalam pengelolaan anggaran, serta memperkuat sinergi perencanaan berbasis kinerja.
"Diskusi yang berlangsung dalam Komisi I sangat terbuka dan solutif. Kami berbagi pengalaman dalam pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta mendorong penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan organisasi. Semoga hasil yang dirumuskan bisa memberikan kontribusi nyata bagi percepatan dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja," ujarnya Yohanis.
Diskusi dalam masing-masing komisi berlangsung dinamis dan konstruktif. Kehadiran perwakilan dari berbagai Kanwil memungkinkan pertukaran pengalaman lapangan serta perbandingan praktik kerja yang lebih luas. Hasil pembahasan setiap komisi akan dibawa ke pleno pada hari ketiga untuk disampaikan sebagai rumusan rekomendasi strategis guna mendukung pencapaian target kinerja Semester II 2025 secara lebih optimal.
