Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengikuti kegiatan koordinasi dan peningkatan layanan perseroan perorangan, sekaligus membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, Kamis (4/11/2025). Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Stefanus Lesu dan jajaran.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen AHU Widodo, menjelaskan beberapa langkah strategis yang dijalankan untuk mendukung pengembangan UMKM. Salah satu langkah utama adalah menerima pelimpahan kredit bermasalah dari bank dan lembaga keuangan, termasuk yang dijamin pihak ketiga, sehingga pengusaha dapat melunasi kewajibannya. Selain itu, kredit bermasalah diselesaikan melalui restrukturisasi maupun penjualan agunan dan lelang, agar hasilnya dapat digunakan untuk menurunkan kewajiban atau melunasi kredit secara penuh. “Langkah-langkah ini diharapkan meringankan beban UMKM sekaligus membuka peluang bagi pengembangan usaha yang lebih luas”, ujarnya.
Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya penyaluran kredit modal usaha bagi UMKM yang belum terlayani bank dan lembaga keuangan karena keterbatasan administrasi atau agunan. Penyaluran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, didukung pembinaan dan pendampingan agar UMKM yang sebelumnya mengalami kendala dapat lebih siap menerima pembiayaan lebih besar di masa depan. Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.
Dari tempat terpisah, Kakanwil Hukum NTT Silvester Sili Laba menyampaikan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah, pelaku UMKM, perbankan, dan lembaga keuangan menjadi kunci keberhasilan program ini. Silvester menekankan bahwa pendekatan terpadu tidak hanya mempermudah akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajemen usaha pelaku UMKM. “Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi lokal dan membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan”, kata Kakanwil.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Hukum NTT menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan UMKM sekaligus memastikan layanan hukum dan pembiayaan dapat menjangkau pelaku usaha secara tepat. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan perseroan perorangan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal. Dengan koordinasi yang solid dan pendekatan terpadu, Kanwil Hukum NTT optimis UMKM di wilayah ini akan tumbuh lebih mandiri, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi NTT.
