Kupang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadiri Diskusi Publik Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) evaluasi satu tahun kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma yang digelar di Aula Utama El Tari, Kantor Gubernur NTT, Kupang, Jumat (20/02/2026). Kehadiran Kanwil Kemenkum NTT menjadi bentuk dukungan terhadap komitmen Pemerintah Provinsi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menegaskan bahwa evaluasi berbasis data melalui Survei Kepuasan Masyarakat merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan publik berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Kami memandang hasil survei ini sebagai instrumen penting untuk memperkuat kualitas kebijakan berbasis data. Kanwil Kemenkum NTT siap bersinergi dalam memastikan setiap program pembangunan memiliki landasan regulasi yang kuat, harmonis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan di Nusa Tenggara Timur berjalan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Diskusi publik tersebut melibatkan unsur Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, tokoh agama, organisasi kepemudaan, serta perwakilan masyarakat sebagai ruang strategis untuk menyerap aspirasi dan mengevaluasi capaian program secara objektif. Paparan hasil survei disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang menyebut capaian satu tahun kepemimpinan sebagai modal awal untuk memperkuat arah kebijakan ke depan.
Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80,5 persen, dengan aspirasi utama pada perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Selain itu, sektor ekonomi dan kesejahteraan serta infrastruktur dan layanan dasar dinilai sebagai prioritas mendesak yang perlu terus diperkuat guna menjawab kebutuhan masyarakat.
Berbagai catatan konstruktif juga mengemuka, mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok, kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT ke depan.
Melalui momentum evaluasi terbuka ini, Kanwil Kemenkum NTT kembali menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam mendukung pembangunan berbasis regulasi yang berkualitas, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, akuntabel, dan berkelanjutan demi kemajuan Nusa Tenggara Timur.
