Jakarta - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum, bertempat di BPSDM Hukum dan HAM, Jakarta. Selasa (29/07).
Kegiatan yang berlangsung hingga 31 Juli 2025 ini diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan tinggi dari unit eselon I pusat dan Kantor Wilayah seluruh Indonesia, termasuk Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkum NTT mulai dari Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo dan Kepala Divisi Peraturan perundang-undangan, Hasran Sapawi.
Dalam sambutannya, Menteri Supratman menyampaikan apresiasi atas capaian besar Kementerian, khususnya penyelesaian 80.000 pendaftaran Koperasi Merah Putih yang melibatkan kerja kolektif dari Direktorat Jenderal AHU dan jajaran Kantor Wilayah.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman di wilayah. Ini capaian luar biasa dan menjadi contoh konkret kinerja kolaboratif kita,” ujar Menteri.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, hadir secara langsung dan menyampaikan sambutannya. Beliau menekankan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Menteri Supratman menegaskan bahwa program ini selaras dengan mandat reformasi hukum nasional yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum RI juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja seluruh jajaran, baik Unit Eselon I maupun Kantor Wilayah di seluruh Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, yang turut hadir dalam rakor tersebut, menyampaikan komitmennya untuk mengimplementasikan seluruh arahan Menteri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah NTT.
"Kami di Kanwil Kemenkum NTT siap melaksanakan seluruh arahan dari Bapak Menteri," ujar Silvester.
"Evaluasi kinerja semester pertama ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berinovasi dan mempercepat realisasi program di semester kedua, khususnya dalam memberikan layanan hukum yang prima dan memastikan reformasi birokrasi berjalan sesuai harapan."
Sebelumnya, kegiatan dibuka dengan laporan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, yang menyampaikan alur pelaksanaan rakor serta penekanan pentingnya menjadikan dokumen rencana strategis semester II sebagai pedoman bersama.
“Program prioritas Bapak Menteri yang menjadi target capaian kita bersama meliputi optimalisasi PNBP, transformasi digital, peningkatan pelayanan publik, serta penanganan pengaduan masyarakat (complaint handling),” jelas Sekjen Nico.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah Kementerian Hukum dalam mencapai target kinerja nasional di sisa tahun anggaran 2025, sekaligus meneguhkan semangat kolaborasi antar unit pusat dan daerah untuk menghadirkan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
