Kupang - Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang akan melaksanakan hari raya Idul Fitri 1446 H tahun 2025, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Sili Laba, turut serta dalam Operasi Ketupat Turangga 2025, Minggu (30/03/2025).

Patroli bersama ini dalam rangka mengecek kesiapan pos pelayanan, pos pengamanan dan pos terpadu yang digelar oleh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) NTT bersama anggota Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Provinsi NTT.

Patroli dimulai pada malam hari dan mencakup beberapa titik vital di kota, dengan tujuan untuk memantau keamanan, mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang merayakan  hari raya Idul Fitri 1446 H tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut, Silvester Sili Laba berkolaborasi dengan Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda NTT Deonijiu de Fatima, serta berbagai pimpinan daerah lainnya untuk memastikan seluruh aspek keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

Selain mengikuti patroli bersama tim gabungan, Karo Ops Polda NTT bersama Silvester Sili Laba juga melakukan kunjungan ke beberapa pos jaga yang telah didirikan di berbagai titik strategis di Kota Kupang. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa petugas yang bertugas di lapangan memiliki kesiapan dan kondisi yang optimal dalam menjalankan tugas mereka, serta memberikan dukungan moril kepada aparat keamanan yang tengah bertugas di pos-pos tersebut.

Patroli bersama ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menjaga agar masyarakat dapat merayakan pergantian tahun dengan rasa aman dan nyaman. Kegiatan ini juga menjadi simbol dari kerja sama yang solid antara instansi pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan daerah, yang sangat penting dalam mencegah potensi kejahatan atau gangguan yang mungkin timbul selama perayaan.

Dengan adanya patroli ini, masyarakat diharapkan dapat merayakan tahun baru dengan tenang, serta meningkatkan rasa saling percaya antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, kegiatan tersebut juga memperkuat komitmen pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh warga NTT.

Kefamenanu - Dalam rangka memperkuat sinergitas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) didampingi Tim Perancang Perundang Undangan melaksanakan pertemuan dengan Bupati Timor Tengah Utara (TTU) pada Kamis (27/3/2025). Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah, terutama dalam aspek regulasi dalam membangun daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara Pemda TTU dan instansi yang dipimpinnya. Ia juga menyoroti beberapa aspek yang perlu didorong agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah pentingnya pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang masyarakat hukum adat. Menurutnya, dengan adanya Perda ini, penyelesaian berbagai permasalahan hukum di masyarakat tidak selalu harus melalui jalur pengadilan, melainkan dapat diselesaikan secara adat sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat setempat.

Selain itu, Silvester menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap pemberian beasiswa oleh Pemda TTU. Diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mendorong agar mahasiswa, khususnya yang berasal dari TTU, bisa mendapatkan fasilitas beasiswa secara merata dan transparan.

Terkait dengan digitalisasi dan tata kelola pemerintahan berbasis data, Silvester menegaskan pentingnya data presisi di desa dan kelurahan se-NTT. Saat ini, diharapkan agar seluruh Pemda di NTT untuk membentuk Perda tentang Data Presisi Desa/Kelurahan. Dengan data presisi yang akurat, diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, digitalisasi data juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Dengan adanya sistem digital yang terintegrasi, pengawasan dapat dilakukan secara real-time, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan lebih akurat. Selain itu, ia juga mendorong lahirnya Perda tentang izin belajar, yang bertujuan memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Mengenai sektor ekonomi, Silvester menyoroti pentingnya perseroan perorangan sebagai salah satu solusi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya dukungan dari Pemda terkait pendaftaran Perseroan Perorangan, UMKM akan lebih mudah mengakses permodalan dari perbankan, sehingga dapat berkembang lebih pesat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang telah diberikan oleh Kemenkum NTT dalam penyusunan berbagai rancangan peraturan daerah (Ranperda). Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong Perda adat, mengingat Timor merupakan daerah yang kaya akan tradisi dan budaya. Dengan adanya Perda adat, masyarakat adat akan memiliki ruang untuk berperan aktif dalam mendukung pemerintah daerah, termasuk dalam membentuk struktur lembaga adat yang dapat didanai oleh Pemda guna membantu jalannya pemerintahan.

Lebih lanjut, Bupati TTU menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak dalam membangun daerah. Momentum ini penting dalam memperkuat kerja sama antara Pemda TTU dan Kemenkum NTT dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, berbasis hukum dan regulasi yang berpihak pada masyarakat. Dengan adanya sinergi yang solid, diharapkan berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif demi kesejahteraan masyarakat TTU.

Kupang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di NTT. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati. Rabu (26/03).

Dalam pertemuan tersebut, Agus menyampaikan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Kemenkumham NTT dan Bank Indonesia agar program pemberdayaan dan bantuan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah pembuatan produk oleh UMKM lokal serta pendaftaran merek dagang agar produk tersebut memiliki legalitas dan dapat dipasarkan secara luas

.

“Kami siap berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam mendukung program pemberdayaan UMKM. Langkah ini penting agar produk-produk lokal memiliki perlindungan hukum serta daya saing di pasar,” ujar Silvester Sili Laba.

Pada kesempatan yang sama, bertempat di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah, dilakukan pengecekan daftar merek yang telah terdaftar. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses legalisasi produk-produk UMKM agar lebih mudah bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Kolaborasi antara Kemenkumham NTT dan Bank Indonesia diharapkan dapat memperkuat ekosistem UMKM di NTT serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui produk-produk lokal yang memiliki perlindungan hukum dan daya saing tinggi.

Kupang – Untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang semakin marak, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Sili Laba, ikut serta dalam kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT, Rabu (26/03/2025).

Pemusnahan barang bukti ini tidak hanya sebagai upaya penghilangan barang bukti yang bisa digunakan dalam proses hukum, namun juga untuk memastikan agar narkotika tersebut tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam kegiatan tersebut, barang bukti yang dimusnahkan adalah narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat 103,8046 gram. Barang bukti ini merupakan hasil tangkapan BNNP NTT bersama satu orang tersangka.

Sebelum dimusnahkan, Tim Laboratorium Forensik Polda NTT melakukan uji cepat untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut benar-benar merupakan narkotika. Setelah melalui serangkaian prosedur, Mewakili Kepala BNNP NTT, Brigjen Pol. Totok Lisdiarto, Kepala Bidang Pemberantas dan Intelijen Kombes Pol Sonny Siregar memimpin langsung pemusnahan barang bukti bersama sejumlah undangan yang hadir dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kombes Pol Sonny Siregar menyampaikan bahwa narkotika yang dimusnahkan kali ini dapat menyelamatkan ribuan jiwa bangsa Indonesia, khususnya masyarakat NTT. Menurutnya, setiap upaya pemberantasan narkoba merupakan langkah penting untuk menyelamatkan generasi muda dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Sementara itu, Silvester Sili Laba, mengungkapkan komitmennya dalam mendukung pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah NTT. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum NTT akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam mewujudkan provinsi yang bersih dari narkoba. 

“Kanwil Kemenkum NTT akan selalu siap mendukung, bekerjasama, dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya menciptakan Provinsi NTT yang bersih dari peredaran narkotika. Mari kita bersatu dan lawan bersama peredaran narkoba!” tegas Silvester.

Sebagai penutup, acara ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan oleh para pejabat yang hadir, menandakan komitmen bersama dalam perang melawan narkotika.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya membasmi narkotika dan menjaga masa depan yang lebih baik bagi masyarakat NTT dan Indonesia secara keseluruhan.

Kupang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Sili Laba, mendampingi Anggota Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira dan Umbu Kabunang, dalam kunjungan kerja ke satuan kerja pemasyarakatan dan satuan keimigrasian di Kota Kupang, Selasa (25/3/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja satuan kerja pemasyarakatan serta keimigrasian di wilayah.

Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pemasyarakatan serta keimigrasian di NTT. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut.

“Kami berharap bahwa dengan adanya kunjungan kerja ini, dapat diperoleh informasi yang akurat dan objektif mengenai kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja pemasyarakatan dan satuan keimigrasian di Kota Kupang,” ujar Andreas.

Senada dengan Andreas, Anggota Komisi XIII DPR RI lainnya, Umbu Kabunang, juga menyampaikan harapannya agar kunjungan ini dapat menjadi langkah konkret dalam menilai kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mengelola sektor pemasyarakatan dan keimigrasian di Indonesia.

Menurutnya, kunjungan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh jajaran pemasyarakatan dan keimigrasian di NTT, sehingga dapat dicarikan solusi yang lebih efektif dan komprehensif.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas pemasyarakatan dan keimigrasian di Kota Kupang, termasuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Kantor Imigrasi. Mereka berdialog dengan para petugas serta warga binaan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi di lapangan.

Komisi XIII DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan dan keimigrasian di NTT melalui berbagai langkah strategis, termasuk mengusulkan tambahan anggaran dan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan di daerah tersebut.

Diharapkan, hasil dari kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan serta pengelolaan pemasyarakatan dan keimigrasian di NTT. Selain itu, diharapkan pula adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada demi mewujudkan sistem pemasyarakatan dan keimigrasian yang lebih baik dan humanis.