Kupang— Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Kupang sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi strategis dalam penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan perizinan dan kemudahan berinvestasi di Kota Kupang.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Resepsi Hari Ulang Tahun Kota Kupang ke-29, yang dirangkaikan dengan Ajang Apresiasi Kota Kupang Tahun 2025, bertempat di Hotel Harper Kupang, Jumat(25/04/2025). Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta mitra pembangunan daerah yang selama ini turut berperan aktif dalam pembangunan Kota Kupang.

Dalam suasana yang penuh khidmat dan kebanggaan, penghargaan diterima langsung oleh Pranata Humas Ahli Muda, Dian Lenggu, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba. Penyerahan penghargaan ini bukan hanya menjadi momen simbolis, tetapi juga menjadi bukti nyata pengakuan atas kerja keras dan kolaborasi lintas sektor yang telah membuahkan hasil dalam bentuk regulasi yang mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Wali Kota Kupang, Christian Widodo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan Kota Kupang. Ia secara khusus menyoroti pentingnya peran stakeholder Kemenkum dalam mendampingi penyusunan produk hukum daerah yang adaptif dan berpihak pada kemudahan berusaha.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas lembaga, seperti yang kita bangun bersama Kemenkumham, adalah fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Walikota Christian.

Lebih lanjut, Christian menekankan bahwa kehadiran regulasi yang jelas, terstruktur, dan mendukung kemudahan perizinan merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Kupang, lanjutnya, sedang berada dalam fase akselerasi pertumbuhan, dan dibutuhkan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika pembangunan.

Penghargaan ini menjadi simbol keberhasilan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui momen ini, Pemerintah Kota Kupang berharap dapat terus mempererat kolaborasi dengan berbagai pihak demi menciptakan kota yang maju, ramah investasi, dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.

Kupang— Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Kupang sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi strategis dalam penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan perizinan dan kemudahan berinvestasi di Kota Kupang.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Resepsi Hari Ulang Tahun Kota Kupang ke-29, yang dirangkaikan dengan Ajang Apresiasi Kota Kupang Tahun 2025, bertempat di Hotel Harper Kupang, Jumat(25/04/2025). Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta mitra pembangunan daerah yang selama ini turut berperan aktif dalam pembangunan Kota Kupang.

Dalam suasana yang penuh khidmat dan kebanggaan, penghargaan diterima langsung oleh Pranata Humas Ahli Muda, Dian Lenggu, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba. Penyerahan penghargaan ini bukan hanya menjadi momen simbolis, tetapi juga menjadi bukti nyata pengakuan atas kerja keras dan kolaborasi lintas sektor yang telah membuahkan hasil dalam bentuk regulasi yang mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif.

Wali Kota Kupang, Christian Widodo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan Kota Kupang. Ia secara khusus menyoroti pentingnya peran stakeholder Kemenkum dalam mendampingi penyusunan produk hukum daerah yang adaptif dan berpihak pada kemudahan berusaha.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi lintas lembaga, seperti yang kita bangun bersama Kemenkumham, adalah fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Walikota Christian.

Lebih lanjut, Christian menekankan bahwa kehadiran regulasi yang jelas, terstruktur, dan mendukung kemudahan perizinan merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Kupang, lanjutnya, sedang berada dalam fase akselerasi pertumbuhan, dan dibutuhkan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika pembangunan.

Penghargaan ini menjadi simbol keberhasilan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui momen ini, Pemerintah Kota Kupang berharap dapat terus mempererat kolaborasi dengan berbagai pihak demi menciptakan kota yang maju, ramah investasi, dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.(Humas/YG)

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kemitraan strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kerja sama ini diharapkan dapat meluaskan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program jaminan kesehatan.

Nota kesepahaman tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program JKN ini nantinya akan menjadi pedoman, serta dasar kerja sama antara kedua lembaga dalam meningkatkan partisipasi pengguna layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual terhadap program JKN.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan ruang lingkup nota kesepahaman meliputi sosialisasi, publikasi, dan edukasi mengenai program JKN; pertukaran data dan informasi yang relevan; sinergi dalam pelaksanaan program-program strategis masing-masing pihak; serta kerja sama lainnya yang akan disepakati kemudian.

“Ruang lingkup ini tentu tidak sekadar soal pertukaran data, tapi juga kolaborasi program antara Kemenkum dan BPJS Kesehatan. Itu bisa kita lakukan. Saya mengapresiasi semua yang kita lakukan, tentu semata-mata demi kemaslahatan bangsa dan negara,” kata Supratman usai menandatangani nota kesepahaman bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, Kamis (24/04/2025) di kantor pusat BPJS Kesehatan.

Kemenkum, lanjut Supratman, sebagai kementerian yang bertanggungjawab di bidang hukum, berkepentingan untuk memberikan dukungan kepada seluruh kementerian/lembaga negara. Dukungan tersebut di antaranya terkait perubahan-perubahan regulasi untuk menguatkan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, termasuk BPJS.

“Kita akan memberi dukungan menyangkut kebutuhan BPJS Kesehatan, mungkin di kemudian hari akan ada perubahan-perubahan di bidang regulasi yang memperkuat posisi BPJS Kesehatan untuk terus bisa menjalankan fungsinya sesuai amanat dari BPJS Kesehatan ataupun juga Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” ujar Supratman.

“Terkait dengan kolaborasi program, tentu BPJS Kesehatan punya program-program yang bisa kita sinergikan, yang memberikan nilai edukasi, literasi kepada masyarakat tentang pentingnya gotong-royong untuk membangun bangsa ini supaya menjadi lebih sehat,” lanjutnya.

Melalui kerja sama ini, juga diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran peserta baru JKN, maupun kepatuhan dari peserta dan pemberi kerja, serta memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses yang layak terhadap perlindungan kesehatan. Sebagai informasi per 1 April 2025, jumlah peserta program JKN mencapai lebih dari 279,6 juta jiwa atau setara 98,13 persen dari total penduduk.

“Sekarang di Kemenkum kita punya layanan administrasi hukum umum, serta layanan kekayaan intelektual. Mungkin ada data yang bisa dihubungkan atau diintegrasikan antara Kemenkum dengan BPJS Kesehatan untuk melengkapi data kepesertaan yang kurang dua persen, dan sekaligus menjaga kepesertaan itu bisa tetap bertahan, jangan sampai berkurang. Tentu Kemenkum akan memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan di Kemenkum,” jelas Supratman.

Sementara itu Ghufron berharap ke depan, kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan program JKN. Misalnya pemanfaatan data yang relevan dan akurat dari Kemenkum, BPJS Kesehatan akan dapat mengidentifikasi segmentasi masyarakat yang belum terjangkau oleh program ini.

“Artinya, hampir seluruh penduduk Indonesia telah terlindungi oleh jaminan kesehatan. Dengan kerja sama ke depannya kami harapkan kualitas dari cakupan kepesertaan semakin baik," ucap Ghufron.

Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi kedua instansi dalam meningkatkan partisipasi pemohon pelayanan administrasi hukum umum dan pelayanan kekayaan intelektual dalam program JKN. Adapun pelaksanaan nota kesepahaman yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang bersifat teknis.

Kupang — Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti kegiatan kajian dan analisis implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 66 Tahun 2016 secara daring melalui platform Zoom Meeting, pada Jumat (25/04/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta mengevaluasi pelaksanaan regulasi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas layanan hukum dan HAM di daerah.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI ini menghadirkan narasumber dari pusat, serta diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil Kemenkum se-Indonesia.

Para peserta mendalami berbagai aspek yang diatur dalam Permenkumham No. 66 Tahun 2016, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Kemenkum.

Diskusi interaktif turut mewarnai jalannya pertemuan, mencerminkan semangat keterbukaan dan kolaborasi dalam membangun sistem pengawasan yang efektif.Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Umum dan TU Yohanis Bely, Kabid Layanan KI Erni Mamo Li, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Maria Jacob, dengan tujuan menggali informasi seputar pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terkait revisi undang-undang pemberian bantuan hukum oleh Biro Hukerma.

Pewawancara Imam Lukito memimpin sesi diskusi untuk memahami implementasi bantuan hukum di lapangan. Disesi ini, Maria Jacob menyampaikan bahwa secara regulasi, baik undang-undang maupun peraturan menteri sudah cukup memadai, namun perlu ditingkatkan sisi sosialisasinya kepada jajaran.

Sementara Yohanis Bely menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan benar-benar memberikan rasa perlindungan hukum bagi aparatur, terutama saat menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan tugas.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum NTT Silvester Sili Laba dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam menyamakan persepsi antar pegawai, sekaligus menjadi momentum untuk merefleksikan sejauh mana pelaksanaan peraturan tersebut telah dijalankan di wilayah NTT.

"Penting bagi kita untuk membangun komitmen dalam menjaga integritas dan kualitas layanan publik di bidang hukum dan melalui kajian ini, diharapkan jajaran Kanwil Kementerian Hukum NTT dapat mengidentifikasi tantangan di lapangan serta merumuskan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku", ujarnya.

Evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta memperkuat akuntabilitas kinerja institusi di mata publik.

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah menuntaskan proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan Kemenkum menerima surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PKP pada tanggal 16 April lalu. Kemudian tahap harmonisasi diselesaikan dalam waktu satu hari, dan peraturan tersebut telah berlaku mulai tanggal 22 April 2025.

“Telah terbit surat selesai harmonisasi nomor: PPE.PP.01.05-1374 tanggal 17 April 2025 dan per 22 April kemarin sudah berlaku,” ujar Supratman, Kamis (24/04/2025) di gedung Kemenkum Jakarta.

Lulusan doktor Universitas Muslim Indonesia ini menyebut tim kerja harmonisasi terdiri dari perwakilan Kemenkum, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik, BP Tapera, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Bank Tabungan Negara.

Dalam rapat tim kerja, terdapat tiga poin penting yang dibahas. Pertama, pencantuman “besaran penghasilan” ke dalam judul RPermen tersebut. Kemudian, pemisahan pengaturan mengenai besaran penghasilan MBR ke dalam bab tersendiri. Dan poin ketiga yaitu perubahan rincian mengenai zonasi wilayah dan besaran nilai penghasilan orang perseorangan.

“Dari hasil harmonisasi maka terdapat tiga ruang lingkup di rancangan permen ini, yaitu besaran penghasilan MBR, kriteria MBR, persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR,” katanya.

Menkum berharap terbitnya peraturan ini dapat mendukung terwujudnya program Presiden Prabowo untuk membangun tiga juta rumah.

“Saya berharap dengan peraturan ini bisa membuat gairah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana program Presiden Prabowo bisa lebih mudah diwujudkan,” ujar Menteri yang akrab disapa Bang Maman ini.

Untuk diketahui, harmonisasi merupakan salah satu fungsi Kemenkum yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Harmonisasi menjadi salah satu tahapan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi juga dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.