Kupang_Tim Zona Integritas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Silvester Sili Laba, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT mengikuti Forum Group Discussion (FGD) persiapan evaluasi dan penyampaian petunjuk teknis tata kerja pelaksanaan evaluasi dan pemantauan pembanguanan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, Kamis (06/03/2025).
Kegiatan yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia ini, diikuti secara daring oleh seluruh Unit Kerja dilingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan FGD ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Akhmad Hasmy selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah 1.
Hasmi menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Reformasi Birokrasi, lembaga/organisasi harus menjalankan birokrasi yang lebih responsi dan tidak mempersulit masyarakat.
"Sebuah lembaga/organisasi harus melakukan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat", ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan teknologi dapat mempercepat penyebaran edukasi dan akses ke layanan dasar. "Perlu dipastikan pula alokasi anggaran yang digunakan secara efektif untuk mendukung program prioritas, pengelolaan ASN yang tepat, implementasi kebijakan yang efektif dan penguatan koordinasi antar lembaga", tambahnya.
Menurutnya, saat ini organisasi pemerintahan harus lebih berfokus pada perbaikan internal birokrasi dengan 8 area perubahan sebagai aspek yang diintervensi. Hal ini sebagai tujuan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi dan akuntabilitas birokrasi sebagai bagian dari tools pembangunan.
Beranjak dari 8 area perubahan ini kemudian lahirlah fokus pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak kepada masyarakat, transformasi birokrasi digital dan pelayanan prima.
Ditambahkan, bahwa organisasi pemerintahan harus memperhatikan karakter dimensi Reformasi Birokrasi kedepan. Capability, Culture, Organization, Services, Process, Infrastructure semuanya dilaksanakan secara digital.
"Pada prinsipnya, pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus berdampak konkret bagi masyarakat, bisa mengakomodir keberagaman, tidak elitis dan berkelanjutan", tutupnya.
Hasmi pun kemudian menjelaskan lebih teknis terkait strategi pembangunan zona integritas sebagai upaya mempercepat reformasi birokrasi.
