Kupang - Dalam upaya meneguhkan komitmen meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memastikan pelaksanaan anggaran berjalan secara transparan, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) melaksanakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas, Komitmen Bersama, serta Janji Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTT, Jumat (06/02/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, yang didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi. Turut hadir seluruh pejabat struktural dan seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum NTT sebagai bentuk dukungan dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan nilai-nilai integritas dan profesionalisme.
Penandatanganan Pakta Integritas, Komitmen Bersama, serta Janji IKPA ini merupakan bentuk nyata komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTT dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, serta berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkuat integritas aparatur, meningkatkan disiplin dan akuntabilitas kinerja, serta menegaskan tanggung jawab setiap unit kerja dan individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang berkualitas pada tahun anggaran berjalan. Melalui komitmen ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan yang berlaku.
Dalam arahannya, Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas, Komitmen Bersama, dan janji IKPA bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan merupakan janji moral dan profesional yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
“Pakta integritas dan komitmen bersama ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap tanggung jawab yang diemban harus dilaksanakan dengan penuh integritas, kejujuran, dan akuntabilitas. Capaian indikator kinerja dan pelaksanaan anggaran harus selaras dengan kualitas kerja serta memberikan dampak nyata bagi pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Silvester.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi, penguatan pengawasan internal, serta konsistensi dalam menjalankan setiap program kerja agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan tepat waktu, tepat guna, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum NTT semakin memiliki kesamaan visi dan komitmen dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang berkelanjutan di lingkungan Kementerian Hukum.
