Kupang _ Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) tengah mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia.
Peresmian Pos Bantuan Hukum ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu di wilayah NTT. Kehadiran Menteri Hukum secara langsung dinilai sebagai bentuk perhatian serius pemerintah pusat terhadap penguatan layanan hukum di daerah kepulauan.
Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba menyampaikan bahwa seluruh jajaran telah dikerahkan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan protokol yang berlaku. Persiapan mencakup koordinasi lintas bidang, kesiapan sarana dan prasarana, serta pemantapan teknis pelaksanaan peresmian.
Selain seremoni peresmian, kegiatan ini juga memastikan Posbankum benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Pos Bantuan Hukum diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara gratis, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Nusa Tenggara Timur”, ujar Kakanwil.
Kanwil Kemenkum NTT menegaskan bahwa peresmian Posbankum ini bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak atas keadilan bagi seluruh warga negara.
