Kupang — Dalam upaya memperkuat koordinasi dan memperluas kolaborasi antarinstansi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, melaksanakan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) NTT, Ketut Akbar Herry Achjar, Selasa (28/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Kanwil Ditjen PAS tersebut menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi kerja antara kedua lembaga, khususnya dalam mendukung pelaksanaan reformasi hukum dan peningkatan layanan pemasyarakatan di wilayah NTT.
Dalam kesempatan itu, Silvester Sili Laba menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pelayanan publik yang lebih efektif dan humanis.
“Kemenkum dan Ditjen PAS memiliki peran yang saling melengkapi. Sinergi ini penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program di bidang hukum maupun pemasyarakatan berjalan searah dengan visi reformasi hukum nasional,” ujar Silvester.
Ia menambahkan, kerja sama yang solid di antara kedua instansi juga menjadi modal penting untuk memperkuat integritas aparat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kakanwil Ditjen PAS NTT,Ketut Akbar Herry Achjar menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai, koordinasi yang intensif antara Kemenkumham dan Ditjen PAS di tingkat daerah akan mempercepat terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih profesional dan berkeadilan.
“Melalui sinergi yang baik, kita dapat menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai tantangan pemasyarakatan di NTT, termasuk pembinaan narapidana, penguatan Bapas, serta peningkatan kapasitas petugas di lapangan,” ungkapnya.
Selain membahas peningkatan kolaborasi, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja di tahun berjalan serta menyusun strategi bersama menghadapi tantangan di tahun mendatang.
Silvester Sili Laba berharap agar komunikasi dan kerja sama antarinstansi tidak berhenti pada tataran koordinasi, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan sistem hukum di daerah.
“Kita ingin membangun Kemenkum yang modern, transparan, dan berintegritas. Reformasi hukum hanya bisa berjalan jika kita bersinergi dan bekerja bersama dengan semangat yang sama,” tegasnya.
Melalui pertemuan ini, Kanwil Kemenkum dan Kanwil Ditjen PAS NTT berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam setiap aspek tugas dan fungsi, sebagai wujud nyata dukungan terhadap reformasi hukum dan pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur.
