Kupang - Dukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur melalui Tim Kerja 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melaksanakan rapat pembahasan rencana kerja Tahun 2026 serta pembagian tugas pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Transit Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Selasa (10/02/2026).
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Erni Mamo Li, selaku Koordinator Tim Kerja 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam arahannya, Erni Mamo Li menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta sinergi antar anggota tim dalam rangka pemenuhan seluruh indikator penilaian WBBM, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Rapat ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh rencana kerja Tahun 2026 tersusun secara sistematis, terukur, dan selaras dengan indikator penilaian WBBM. Setiap anggota tim harus memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan data dukung LKE,” ujar Erni.
Ia juga menambahkan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan Zona Integritas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menghadirkan layanan yang cepat, transparan, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Keberhasilan Tim Kerja 6 sangat bergantung pada konsistensi kita dalam menjalankan program pelayanan publik yang prima serta kelengkapan data dukung yang valid dan akuntabel. Ini bukan hanya tentang penilaian, tetapi tentang perubahan nyata dalam budaya pelayanan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBBM merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh jajaran.
“Seluruh tim harus bekerja secara serius dan berkelanjutan. WBBM bukan hanya target institusi, tetapi cerminan komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik dan berintegritas kepada masyarakat,” tegas Silvester.
Melalui rapat ini, diharapkan seluruh anggota Tim Kerja 6 memiliki pemahaman yang sama terkait rencana kerja dan target yang akan dicapai, serta mampu bekerja secara optimal dan terukur guna mendukung Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
