Kupang, 22 Agustus 2025 – Semangat kebersamaan dan dedikasi mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun Pengayoman ke-80 yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat pagi (22/08/2025). Acara ini berlangsung khidmat melalui pelaksanaan upacara di halaman kantor wilayah, dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba.
Mengusung tema “Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan,” peringatan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang Kemenkum dalam menjaga nilai-nilai hukum dan keadilan di Indonesia, khususnya di wilayah NTT.
Upacara dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dan tokoh penting di lingkungan Kemenkum. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT, Ketut Akbar Herry Achjar, beserta jajaran; Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM (KemenHAM) NTT, Oce Boymau serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, yakni Adi Rusiadi Kurniawan, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian.
Kehadiran Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenkum NTT, Dwita Anastasia Deo, serta para purnabakti Kemenkum NTT turut menambah kehangatan dan rasa hormat dalam acara tersebut.
Dalam sambutannya, Silvester Sili Laba membacakan amanat Menteri Hukum Republik Indonesia, yang menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia juga menyoroti komitmen kuat Kemenkumham dalam melanjutkan reformasi hukum secara berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap masa depan bangsa.
“Momentum HUT Pengayoman ke-80 ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi pengingat akan tanggung jawab besar yang kita emban dalam menjaga marwah hukum dan keadilan. Mari terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang lebih adil dan beradab,” tegas Silvester dalam pidatonya.
Peringatan ini tidak hanya mempererat sinergi antar unit kerja di lingkungan Kemenkum NTT, tetapi juga memperkuat semangat pelayanan publik yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
