Kupang – Tiga instansi vertikal pemerintah di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertemu dalam sebuah pertemuan strategis untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas. Pertemuan itu mempertemukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) NTT, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara, Rabu (3/8/2025).
Agenda utama membicarakan langkah konkret dalam membangun hubungan kelembagaan yang lebih erat, mendukung pengelolaan kekayaan negara, serta meningkatkan mutu pelayanan publik di wilayah NTT.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Sudarsono, menegaskan kesiapan instansinya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kemenkum dan Imigrasi selama ini telah berjalan dengan baik, khususnya dalam lingkup pelaksanaan tugas KPKNL Kupang.
“Kami siap berkolaborasi dan bersinergi. Kami percaya bahwa sinergitas antarlembaga adalah kunci untuk memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat, baik dalam pengelolaan aset negara, regulasi, maupun pelayanan publik. Apa yang sudah terjalin bersama KPKNL Kupang menjadi modal penting untuk meningkatkan kerja sama ke depan,” ujar Sudarsono.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa koordinasi semacam ini penting mengingat tantangan dalam pengelolaan kekayaan negara semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kemenkum dan Imigrasi, agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berdaya guna.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menyambut positif langkah penguatan sinergi tersebut. Ia mengapresiasi peran DJKN melalui KPKNL Kupang yang selama ini telah memberikan dukungan signifikan, baik dalam mendukung aspek hukum maupun administrasi aset negara.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin dengan baik. Selama ini hubungan kita sudah cukup erat, dan harapan kami ke depan bisa diperluas, tidak hanya dalam lingkup teknis, tetapi juga dalam memperkuat pelayanan hukum dan regulasi di daerah. Sinergi ini penting, karena kita menghadapi tantangan bersama yang hanya bisa diatasi dengan kerja kolektif,” kata Silvester.
Silvester menambahkan, Kemenkum NTT siap membuka ruang kerja sama yang lebih luas, termasuk dalam bidang layanan keimigrasian, pembinaan hukum, serta dukungan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara. “Dengan kolaborasi yang semakin erat, kita berharap masyarakat dapat merasakan dampak positifnya secara langsung. Layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan adalah tujuan bersama kita,” tegasnya.
Pertemuan antara tiga instansi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antarunit kerja pemerintah pusat di daerah. Sinergi kelembagaan diharapkan tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi diwujudkan dalam program kerja nyata yang mampu mempercepat pembangunan, menjaga akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Seiring dengan semangat reformasi birokrasi, kolaborasi lintas instansi menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar. Dengan semakin eratnya hubungan antara Kemenkum NTT, Imigrasi, dan DJKN Bali-NTT, pemerintah optimistis dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
