Kanwil Kemenkum NTT Siap Matangkan Persiapan Pelaksanaan Uji Petik Kantor Wilayah Berpredikat WBK Dan WBBM
Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) yang digawangi oleh Kepala Kantor Wilayah, Silvester Sili Laba telah memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) semenjak tahun 2021. Ditahun ini Kanwil Kemenkum NTT tengah mempersiapkan diri untuk kembali berkontestasi di tahapan selanjutnya yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Adapun kontestasi tersebut akan dilangsungkan pada tahun 2026. Inilah yang disampaikan Dian Lenggu, Pranata Humas Ahli Muda saat mengikuti rapat evaluasi dan persiapan pelaksanaan uji petik kantor wilayah berpredikat WBK dan WBBM, Selasa (01/07/2025).
Rapat yang digelar oleh Biro Perencanaan dan organisasi Kementerian Hukum ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh Unit Eselon 1, Kanwil dan UPT seIndonesia.
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Bramantyo menyampaikan bahwa saat ini Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkum berada di 90,38. “Ini merupakan capaian Indeks RB dengan kategori A atau memuaskan”, ujarnya.
Ditambahkan sampai saat ini sudah 35 Satuan Kerja yang memiliki predikat WBK dan 2 Satuan Kerja berpredikat WBBM. Hal ini tentunya akan terus menjadi pemacu seluruh jajaran Kemenkum untuk terus berupaya meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi yang tentunya langsung berdampak kepada masyarakat. Menurutnya birokrasi yang efektif adalah birokrasi yang tidak berbelit belit, cepat, mudah, dan tanpa hambatan.
Melalui rapat evaluasi dan persiapan pelaksanaan uji petik ini, Kanwil NTT mendapatkan informasi lanjutan yang akan dijadikan pedoman dalam persiapan untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
Diketahui, melalui kombinasi penguatan struktural internal dan inovasi layanan publik, Kanwil NTT diharapkan dapat tampil meyakinkan saat uji petik sehingga dapat memperlihatkan bahwa Kanwil Kemenkum NTT tidak hanya mengejar predikat WBK/WBBM semata, melainkan sebuah perubahan kultur birokrasi yang nyata dan memberikan manfaat publik. “Dengan membangun fondasi yang kuat, mulai dari tim kerja, penguatan koordinasi, sosialisasi publik, hingga dokumentasi digital, menjadi bukti kesiapan menyambut misi besar reformasi birokrasi”, ujar Dian.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KemenkumNTT
