Kupang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kakanwil Kemenkum NTT) Silvester Sili Laba, memimpin apel pagi yang dirangkai dengan diskusi bersama bersama seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kanwil Kemenkum NTT, Rabu (28/05/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil menekankan pentingnya kedisiplinan, kekompakan, kerja sama, integritas, dan budaya pelayanan prima sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
Silvester Sili Laba mengingatkan bahwa setiap pegawai memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum, serta pentingnya menjaga sinergi antar unit kerja. “Integritas adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat mari kita bergandengan tangan untuk meningkatkan kualitas kerja kita dan pelayanan publik kepada masyarakat”, ajaknya.
Dikesempatan itu Kakanwil juga mendorong jajaran untuk mempercepat implementasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui mitra Notaris diwilayah kerja NTT. Menurutnya program nasional ini akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena itu perlu adanya atensi khusus dari jajaran untuk mendukung program ini.
Selain itu Kakanwil juga membuka ruang diskusi dengan seluruh jajaran sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran, guna memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan.
“Harapannya agar kita semua di lingkungan Kanwil Kemenkum NTT dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan komitmen, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan, kekompakan, kerja sama, integritas, dan budaya pelayanan prima”, ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo yang turut mendampingi Kakanwil saat rapat berlangsung. Bawono berharap seluruh jajaran dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
