Kupang, 19 Desember 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) turut ambil bagian dalam Diskusi Publik Kepemimpinan dan Pembangunan NTT yang digelar Milenium Ballroom Kupang. Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda), masyarakat, media, akademisi dan LSM, atas undangan DPW Partai Nasdem dalam rangka HUT ke 67 Provinsi NTT dan HUT ke 14 Partai Nasdem.
Novebriani S. Sarah, Analis Hukum Ahli Muda, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT sebagai wujud dukungan terhadap spirit Ayo Bangun NTT yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Diskusi ini bertujuan menghimpun gagasan dan pemikiran untuk membangun NTT karena pemimpin bukan hanya sekedar kekuasan/jabatan, namun lebih daripada itu pemimpin mampu menerobos ketertinggalan agar bisa sejajar dengan daerah lain yang sudah terlebih dahulu maju. Untuk Itu, dibutuh kolaborasi dan sinergi dalam mengelola sumberdaya dan menerobos tantangan dengan berani dan bertanggungjawab. Fokus diskusi antara lain untuk mendorong pimpinan yang visioner agar gagasan pembangunan lahir dari kebersamaan untuk NTT yang lebih maju, mandiri dan sejahtera.
Kegiatan Diskusi Publik Kepemimpinan dan Pembangunan NTT dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, dengan menekankan pentingnya transformasi menyeluruh dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam sambutan kuncinya, Gubernur menyoroti tiga pilar utama transformasi: sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Transformasi sosial, menurutnya, harus diwujudkan melalui perluasan kepesertaan JKN-KIS, pemerataan pendidikan berkualitas, serta perlindungan sosial yang adaptif. Di bidang ekonomi, penyaluran dana pembangunan kini lebih diarahkan ke desa-desa untuk memperkuat basis produktif masyarakat. Sementara itu, transformasi tata kelola difokuskan pada penataan ruang dan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.
Gubernur juga mengapresiasi capaian pembangunan saat ini, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen, penurunan angka stunting, dan inflasi yang terkendali. Namun, ia mengingatkan bahwa NTT masih menghadapi tantangan besar, antara lain kemiskinan struktural, kualitas SDM yang masih di bawah rata-rata nasional, serta infrastruktur yang belum merata akibat disparitas wilayah.
Dalam konteks kepemimpinan, Gubernur menekankan pentingnya pola kerja kolaboratif lintas sektor. “Tanpa kolaborasi, kepemimpinan akan sulit menjawab kompleksitas tantangan pembangunan. Kita harus hidupkan semangat gotong royong melalui gerakan Ayo Bangun NTT,” ujarnya.
Berbagai isu strategis pembangunan daerah juga turut diangkat, seperti kemiskinan dan ketahanan sosial, rendahnya kualitas SDM dan tingginya prevalensi HIV, tantangan iklim dan keberlanjutan, serta pentingnya membangun kembali kepercayaan publik melalui tata kelola yang terbuka dan partisipatif. Dalam hal ekonomi, Gubernur menyoroti tingginya konsumsi dan defisit perdagangan NTT yang mencapai Rp51 triliun, serta dominasi dana transfer pusat yang mencapai 60 persen dari APBD.
Sebagai solusi, ia mendorong pendekatan produktif berbasis potensi lokal, seperti program “One Village One Product (OVOP)”, penguatan manajemen keuangan, dan perluasan akses pasar. Pemerintah daerah juga terus mendukung program nasional seperti MBG, Sekolah Rakyat, pengembangan pusat garam di Rote, Sabu, dan Flores, serta pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi.
Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, akademisi, diaspora, dan masyarakat—untuk bersama-sama menggerakkan visi pembangunan NTT yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan.
Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah narasumber. Pius Rengka dalam paparannya menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional bagi NTT dan Indonesia, dengan tiga kunci utama: memiliki mimpi besar, keberanian menyelesaikan masalah, serta kemampuan mengonsolidasikan kekuatan. Ia menyoroti bahwa meskipun NTT kaya sumber daya alam dan pariwisata, fragmentasi kepemimpinan akibat otonomi daerah telah menghambat kesinambungan pembangunan, sehingga dibutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi paradoks tersebut secara kolektif. David Pandie dari unsur akademisi menegaskan bahwa birokrasi Indonesia belum mampu menjadi motor pembangunan berkelanjutan tanpa transformasi mendasar, sebagaimana tercermin dari kerusakan lingkungan di Kupang dan perlunya perubahan sistemik mulai dari pendidikan hingga mentalitas pelayanan publik.
Selanjutnya dalam diskusi Publik ini, Ya'kud Ananda Gudban menekankan pentingnya transformasi birokrasi dan penguatan kebijakan afirmatif di NTT untuk mengatasi tantangan serius seperti rendahnya kualitas SDM perempuan, tingginya angka pernikahan dini dan HIV pada pelajar, serta minimnya pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas. Paparan dilanjutkan oleh aktivis lingkungan Silvi Fanggidae, menyoroti bahwa perubahan iklim yang kian mengancam NTT—dengan suhu meningkat dua kali lipat dari rata-rata nasional dan 86% bencana bersifat hidrometeorologis—menuntut integrasi mitigasi dan adaptasi ke dalam program prioritas pemerintah, bukan sekadar program terpisah.
Di bidang ekonomi, mantan Rektor Undana Fred Benu menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan penguatan SDM dalam mendorong ekonomi wilayah NTT, dengan pariwisata sebagai penggerak utama dan program One Village One Product (OVOP) sebagai strategi pengembangan potensi lokal berbasis desa. Dalam sesi penutup diskusi, Romo Leo Mali menyoroti geopolitik dan identitas sosial NTT terbentuk dari sejarah panjang kolonisasi dan dinamika politik global, termasuk lahirnya Kontrak Sumba Flores sebagai hasil kompromi Belanda dan Portugis pasca Perjanjian Westphalia 1648. Paradigma sosial yang diwariskan lebih menekankan kekuasaan daripada pelayanan, sehingga diperlukan pergeseran menuju nilai kemanusiaan dan solidaritas untuk mendorong kemajuan sosial di NTT.
Diskusi Publik ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan NTT yang lebih inklufis, tangguh, dan berdaya saing, sejalan dengan cita-cita besar menuju Indonesia Emas.
