Kupang — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Sili Laba, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, melakukan audiensi penting bersama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT Kapsari, Kamis (04/09/2025).
Audiensi tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat sinergi antara Kemenkum dan BPKP dalam upaya penguatan pengawasan internal dan pembinaan hukum di wilayah NTT. Silvester Sili Laba menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas dan berharap dukungan dari BPKP dapat memperkuat pengawasan serta pembinaan hukum di lingkungan kerja kami," ujar Silvester.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Kapsari, menyambut baik inisiatif audiensi ini dan menyampaikan kesiapan untuk memberikan asistensi teknis serta melakukan pengawasan secara optimal. Pertemuan ini juga membahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan program pembinaan hukum.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hasran Sapawi, menambahkan bahwa sinergi yang terbangun diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum dan pengawasan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Audiensi ini menjadi contoh nyata komitmen dua institusi strategis di NTT untuk saling mendukung demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
