Kupang — Dalam rangka memperkuat komitmen bersama di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam pembangunan Zona Integritas serta pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengikuti kegiatan penandatanganan komitmen bersama yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bawono Ika Sutomo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Hasran Sapawi, beserta jajaran pegawai dan berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur pada Kamis (08/01/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Graha Pengayoman, Jakarta, acara tersebut di hadiri oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Rini Widyantini, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokh. Najih, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, serta seluruh pimpinan seluruh tinggi di jajaran kemenkum.
Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama pembangunan Zona Integritas serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dalam menuju WBK dan WBBM, sebagai langkah penguatan akuntabilitas dan komitmen peningkatan kualitas layanan di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Menteri Hukum Republik Indonesia menegaskan bahwa pencanangan dan komitmen Zona Integritas merupakan kerja bersama yang harus dijalankan secara konsisten, termasuk memastikan pelaksanaan program selaras dengan Perjanjian Kinerja serta memperkuat sistem pengawasan internal dan bebas Korupsi.
“Pencanangan ini merupakan salah satu sasaran yang ingin kita capai. Ini bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan kerja sama tim. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Perjanjian Kinerja, dan sistem pengawasan internal harus terus ditingkatkan,” tegas Supratman.
Sementara itu MENPAN RB juga menjelaskan tentang pentingnya integritas dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Menurutnya, integritas adalah kunci utama dalam membangun unit kerja yang bebas dari korupsi dan memiliki pelayanan publik yang prima.
Dalam keterangannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba yang mengikuti kegiatan secara langsung di Jakarta menyampaikan kesiapan jajaran untuk menindaklanjuti arahan pimpinan pusat melalui penguatan budaya kerja berintegritas, peningkatan pengawasan, serta pengendalian kinerja yang terukur pada seluruh unit kerja.
“Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur siap menindaklanjuti komitmen ini melalui penguatan pengendalian kinerja, peningkatan pengawasan internal, serta percepatan perbaikan kualitas layanan publik sesuai target Perjanjian Kinerja Tahun 2026,” tegas Silvester.
Melalui momentum ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur meneguhkan komitmen untuk menjalankan program kerja Tahun 2026 secara profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil, sekaligus memperkuat langkah pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.
