
Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkum NTT) mengikuti kegiatan Sosialisasi Survei Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen dan Kesekretariatan Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu (04/03/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum sebagai bagian dari penguatan perencanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Hadir mewakili Kanwil Kemenkum NTT, Analis Hukum Ahli Madya Dientje Bule Logo dan Analis Anggaran Ahli Muda Hillon Pisca FoEs beserta jajaran. 
Dalam pemaparannya, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Haryono, menyampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang lebih baik dan profesional, telah ditetapkan sejumlah tujuan strategis sebagai landasan evaluasi dan pengembangan.

Pertama, melakukan pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) secara objektif guna memperoleh gambaran yang jelas dan akurat mengenai kondisi aktual pelayanan. Kedua, menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja kesekretariatan pada Biro, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), serta unit kerja terkait untuk mengidentifikasi bagian yang telah berperforma optimal maupun yang masih memerlukan peningkatan. Ketiga, mengidentifikasi harapan dan kebutuhan pengguna layanan sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan berkelanjutan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, menegaskan bahwa evaluasi melalui survei ini akan memberikan berbagai manfaat strategis. Di antaranya sebagai bahan rekomendasi untuk optimalisasi pelayanan internal, memfasilitasi pemetaan kinerja penyelenggaraan layanan secara berkala guna memantau perkembangan kualitas layanan, serta menyediakan basis data yang akurat sebagai landasan pencapaian target kinerja unit kerja Tahun 2026.
“Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan semakin berkualitas bagi masyarakat,” tegas Kakanwil.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTT menegaskan keseriusannya dalam mendukung transformasi pelayanan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

