Kupang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur turut berpartisipasi dalam Kegiatan Analisis Evaluasi Kebijakan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan analisis kebijakan ini menjadi wadah strategis bagi seluruh Kantor Wilayah Kemenkum di Indonesia untuk memperkuat kualitas pelaksanaan kebijakan hukum nasional melalui pendekatan berbasis data, hasil kajian, dan rekomendasi yang aplikatif.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba, hadir Analis Hukum Ahli Madya, Dientje Elensia Bule Logo, Analis Hukum Ahli Muda, Novebriani Sarah, serta Tim Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kanwil Kemenkum NTT. Kehadiran tim ini menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTT untuk terus berperan aktif dalam proses perumusan, evaluasi, dan penyempurnaan kebijakan hukum yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan tugas di daerah.
Dalam sambutannya, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum) Kemenkum, Dwi Harnanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dari berbagai wilayah atas kontribusi dan semangat kolaborasi dalam kegiatan analisis kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan evaluasi kebijakan seperti ini merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan hukum yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum di lapangan.
“Analisis evaluasi kebijakan bukan hanya kegiatan administratif, melainkan bagian penting dari siklus kebijakan hukum. Melalui kegiatan ini, kita dapat memastikan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga efektif dan memberikan dampak nyata dalam praktik,” ujar Dwi.
Lebih lanjut, Dwi menambahkan bahwa BSK Hukum memiliki peran penting sebagai policy hub dan policy clinic di lingkungan Kemenkum. Lembaga ini bertugas melakukan penelitian, pengkajian, serta memberikan rekomendasi strategis kepada pimpinan untuk penyempurnaan kebijakan hukum yang ada. Menurutnya, dalam menghadapi dinamika hukum yang cepat berubah, pendekatan berbasis bukti dan data menjadi hal yang mutlak diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan tepat sasaran.
“BSK Hukum memastikan setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berbasis persepsi, tetapi juga didukung oleh data, analisis, dan masukan dari para pemangku kepentingan di daerah. Dengan begitu, kebijakan hukum akan lebih adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Zuliansyah, dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan ini adalah untuk mengkaji efektivitas dan implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 di berbagai wilayah.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil analisis melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi, memberikan dukungan substantif berupa rekomendasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi kendala dan solusi terhadap pelaksanaan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021,” jelasnya.
Menurutnya, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 merupakan instrumen penting dalam menjaga profesionalitas dan integritas jabatan notaris melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasinya menjadi sangat relevan dalam memastikan tata kelola jabatan notaris berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.
Kakanwil Kemenkum NTT, Silvester Sili Laba menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang berbagi pengalaman antarwilayah, terutama dalam mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh MKN di tingkat daerah.
“Kami di Kanwil Kemenkum NTT menyambut baik kegiatan ini karena menjadi sarana pertukaran informasi dan pengalaman mengenai pelaksanaan tugas pengawasan notaris di berbagai daerah. Setiap wilayah memiliki tantangan yang berbeda, dan melalui forum seperti ini, kita dapat menemukan pola pembinaan yang lebih efektif,” ujar Silvester.
Ia juga menambahkan bahwa hasil analisis dan rekomendasi dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan berharga bagi BSK Hukum dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam menyempurnakan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal kebijakan hukum yang efektif, berkeadilan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan seperti ini bukan hanya forum evaluasi, tetapi juga momentum refleksi bagi seluruh jajaran Kemenkum untuk memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola hukum yang transparan, profesional, dan berdampak,” tutup Silvester.
Dengan terselenggaranya kegiatan analisis evaluasi kebijakan ini, diharapkan seluruh hasil kajian dapat dijadikan dasar penyusunan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat peran Majelis Kehormatan Notaris, serta meningkatkan mutu pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan notaris di seluruh Indonesia.
