Jakarta - Rapat koordinasi dan pengendalian kinerja merupakan forum evaluasi akuntabilitas kinerja dimana bisa semua aktivitas kinerja di analisis secara sistematis, pemberian nilai, atribut,
apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta mencari solusi atas masalah yang ditemukan guna meningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Agenda inilah yang dibahas 6 komisi dalam forum pembahasan rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2026, Selasa (16/12/2025), dimana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT, Silvester Sili Laba, tergabung dalam Komisi V yang membahas pembinaan hukum.
Pembahasan difokuskan pada penguatan peran pembinaan hukum di daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi program-program pembinaan hukum agar selaras dengan kebijakan nasional.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum NTT, Hasran Sapawi, mengikuti pembahasan di Komisi IV yang mengulas isu-isu strategis terkait peraturan perundang-undangan.
Forum ini membahas evaluasi pelaksanaan harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas produk hukum, serta sinergi antara pusat dan daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pada komisi lainnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bawono Ika Sutomo, tergabung dalam Komisi II yang membahas Administrasi Hukum Umum (AHU). Diskusi menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan AHU, percepatan digitalisasi layanan, serta upaya memberikan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat.
Sedangkan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yohanis Bely, mengikuti pembahasan di Komisi I yang membahas dukungan manajemen. Pembahasan mencakup penguatan tata kelola organisasi, pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum secara optimal.
"Diskusi dalam forum komisi ini perlu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kinerja dilaksanakan, dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong Kementrian Hukum untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi dalam pencapaian kinerja", ujar Kakanwil Hukum NTT.
