Kupang – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mengikuti kegiatan Reviu Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) melalui Aplikasi SERAYA di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (22/10/2025).
Nampak hadir mengikuti kegiatan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yohanis Bely, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Erni Mamo Li, Analis Hukum Ahli Muda, Novebriani S. Sarah, beserta ASN dan PPPK dilingkungan Kanwil Kemenkum NTT.
Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Dr. Baroto dalam sambutannya menyampaikan capaian pelaporan tahun 2024 melalui aplikasi SERAYA telah mencapai 100% dengan jumlah pelapor sebanyak 6.495 pegawai di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari inovasi pemanfaatan fitur gamification dalam aplikasi SERAYA, khususnya fitur klasemen yang menerapkan strategi pemantauan berbasis persentase pelaporan dari setiap unit kerja.
“Parameter penentuan klasemen dalam fitur gamification ini didasarkan pada ketepatan waktu pelaporan, persentase LHK yang disampaikan, serta persentase pengunggahan dokumen pendukung,” ujar Baroto.
Disampaikan juga beberapa poin penting, antara lain dasar hukum, yang meliputi: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 20 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam milestone (Tonggak Pencapaian) Pelaporan LHK 2024, Reviu Penyelenggaraan dan Pelaporan LHK 2024, Gamification sebagai strategi inovatif dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan, Strategi Administrator dan Pelapor dalam optimalisasi aplikasi, serta e-Manual Book Pelaporan LHK, sebagai panduan praktis bagi pengguna.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Laba, dalam kesempatan terpisah menyampaikan komitmen dan mendukung penuh pelaksanaan pelaporan harta kekayaan aparatur secara transparan dan akuntabel.
“Saya mengajak seluruh jajaran Kanwil Hukum NTT untuk terus berupaya memperkuat budaya integritas dan transparansi”, katanya.
Ditambahkan melalui aplikasi SERAYA, proses pelaporan menjadi lebih mudah, cepat, dan akuntabel, sehingga seluruh pegawai dapat berpartisipasi secara penuh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kegiatan pelaporan melalui aplikasi SERAYA ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan kesadaran seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dengan semangat reformasi birokrasi dan komitmen integritas, Kanwil Kemenkum NTT siap mendukung penuh program Inspektorat Jenderal menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi.
