Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Unit Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan acara Refleksi Akhir Tahun 2024 pada Selasa (17/12). Bertempat di Graha Bhakti Pemasyarakatan Lantai 8 Ditjenpas, acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Pemasyarakatan, Y. Ambeg Paramarta, serta para Pimpinan Tinggi Pratama Ditjen Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Pemasyarakatan se-Indonesia, Selasa (17/12/2024).
Acara ini juga dihadiri oleh 58 Satuan Kerja (Satker) Pemasyarakatan yang menerima penganugerahan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2024. Di antara yang turut hadir adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTT, Maliki, Kepala Rumah Tahanan Negara Larantuka, Andri Setiawan, serta Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Hillon Pisca FoEs beserta JFT/JFU.
Dalam sambutannya, Plt. Dirjen Pemasyarakatan, Y. Ambeg Paramarta, menekankan bahwa predikat WBK/WBBM yang diraih oleh Satker Pemasyarakatan di seluruh Indonesia adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran dalam mewujudkan pembangunan zona integritas. Hal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Acara Refleksi Akhir Tahun 2024 ini juga menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Unit Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama tahun 2024.
"Refleksi akhir tahun ini bukan sekadar menilai capaian, tetapi juga momen untuk memperbaiki kekurangan agar program Pemasyarakatan lebih optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Ambeg juga menekankan kembali ruang lingkup program akselerasi yang menjadi prioritas, antara lain pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), optimalisasi hasil program kemandirian di bidang agrikultur guna mendukung ketahanan pangan, penguatan peran Warga Binaan dalam menghasilkan produk UMKM, pemberian bantuan sosial bagi keluarga Warga Binaan kurang mampu dan masyarakat sekitar satuan kerja, dan optimalisasi peran koperasi untuk mendukung fungsi Pemasyarakatan.
