Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Prof. Eddy O.S. Hiariej, menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (NTT), Silvester Sili Laba, di ruang kerjanya pada Selasa (14/10/2025).
Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkum Niko Afinta, Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkum Andry Indrady, Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal Kemenkum Fajar Sulaeman Taman dan Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Madya pada Kanwil Hukum NTT, Yunus Bureni.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Hukum NTT meminta dukungan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan reformasi hukum di wilayah NTT.
Kakanwil NTT menyampaikan sejumlah capaian serta tantangan yang dihadapi jajarannya dalam mengimplementasikan program-program strategis Kemenkum di daerah, salah satunya adalah pembentukan pos bantuan hukum di 3.442 Desa/Kelurahan di seluruh Wilayah NTT.
“Kami berencana mengadakan Rapat Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pembangunan reformasi hukum yang diagendakan bulan November mendatang yang dikemas juga dengan pembentukan peraturan kepala daerah tentang Posbankum", ujar Kakanwil.
Menanggapi hal tersebut, Wamenkum menyatakan dukungan penuh. Ia menegaskan bahwa reformasi hukum harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah yang secara geografis menantang seperti NTT.
“Kementerian Hukum berkomitmen mendukung penuh setiap upaya perbaikan sistem hukum di daerah. Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar cita-cita reformasi hukum nasional dapat tercapai secara merata,” tegas Eddy.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kerja sama yang lebih konkret antara jajaran Kemenkum di tataran pusat dan Kanwil di daerah, khususnya dalam menjawab tantangan hukum yang dihadapi masyarakat NTT.
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumNTT
#SetahunBerdampak
#TransformasiHukum
#HukumUntukSemua
